BOTU (RG) – Kesesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang notabene senantiasa menjadi rujukan atau acuan pemerintah daerah, dalam merealisasikan penyaluran beragam bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat penerima manfaat sesuai peruntukannya, akan dikawal oleh jajaran Komisi IV Deprov.
Agar semakin diminimalisir, tidak lagi terjadi ketidaksesuaian dan ketidakakuratan DTKS-nya, yang berjenjang dari pemerintahan desa/kelurahan, sampai ke tingkat pusat, dalam hal ini di Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sehingga, tidak sering berdampak pada ketidaksesuaian penerima manfaatnya pula, di lapangan.
Olehnya, dari rapat dengar pendapat (RDP) jajaran Komisi yang membidangi urusan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan ini, merencanakan dalam waktu dekat, bersama para pendamping atau pencatat DTKS di provinsi Gorontalo. Melakukan kunjungan kerja serta berkonsultasi langsung ke Kemensos RI.
Guna mengkaji dan membahas, segala persoalan serta kendala, mengapa DTKS dari daerah, seperti dari provinsi Gorontalo, acapkali masih tidak bersesuaian ketika tiba di meja Kemensos RI. “Insya Allah, bersama dengan para pendamping DTKS, kami (Komisi IV) akan melakukan kunjungan kerja langsung ke Kemensos RI.
Guna membahas sedetail mungkin, permasalahan yang kerap terjadi, yang menyebabkan setiap pendataan DTKS ini, sering tidak bersesuaian sampai ke tingkat (pemerintah) pusat.” ujar jajaran Komisi IV Deprov, seusai RDP tersebut, belum lama ini.
“Kami berharap, sedapat mungkin dari pertemuan di Kemensos itu nanti, solusi akan pendataan DTKS ini, terpecahkan. Dan tidak ada lagi, atau kian diminimalisir ketidaksesuaian DTKS itu, khususnya di provinsi Gorontalo,” jelas mereka. (ayi)
