GORONTALO (RAGORO) – Untuk membangkitkan ekonomi Gorontalo ditengah pendemi Covid 19, maka pemerintah se-Provinsi Gorontalo akan mempermudah masalah izin bagi investor yang akan berinvestasi Gorontalo. Bukan itu saja, para investor tidak perlu antri memasukan berbagai syarat yang diminta, karena pemerintah akan menjemput dan memproses seluruh berkas dengan cepat dan teliti. Dan yang terpenting seluruh pengurusan itu tidak bayar alias gratis. Penegasan ini datang langsung dari Presiden RI Joko Widodo, dihadapan Gubernur, Walikota, Bupati termasuk Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam rapat koordinasi nasional investasi (Rakornas) Investasi dengan tema Hilirisai dan kolaborasi untuk pertumbuhan berkelanjutan, di Ritz Carlton Jakarta, Rabu kemarin (24/11).
Ada empat point yang diintruksikan presiden kepada para kepala daerah diantaranya 1. Pengendalian Covid untuk pertumbuhan ekonomi agar lebih baik. 2. Investasi menjadi jangka pemulihan ekonomi 3. Berikan pelayan terbaik kepada investor kecil/sedang/ besar, perizinan digratiskan dan diberikan target dalam pengurusan. 4 giring investor untuk membuat barang mentah menjadi barang jadi. Ini tentunya menjadi perhatian gubernur Gorontalo dan bupati serta walikota yang hadir saat itu. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar dana tersisah tahun anggaran 2021 kurang lebih 240 triliun. Yang mengendap di daerah daerah agar segera dimanfaatkan. “kurang lebih Rp240 trilun yang mengendap di daerah, itu harus segera dimanfaatkan selang akhir November dan Desember, masih ada sisa 1 bulan lebih guna biaya pembangunan yang wajib hukumnya,” ungkapnya.
PEMPROV TERBAIK SECARA NASIONAL
Sementara itu realisasi belanja pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi tertinggi secara nasional tahun 2021. Persentase belanja berada di angka 74,88 persen, sementara realisasi pendapatan di urutan dua di angka 88,48 persen. Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 yang berlangsung secara virtual, Senin (22/11/2021). Rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mengundang para gubernur dan bupati wali kota se Indonesia.
Data dari Kementrian Keuangan menyebut hingga 12 November 2021 Provinsi Gorontalo menjadi yang terbaik dalam hal realisasi anggaran yakni 74,88 persen. Angka itu di atas Kalimantan Selatan 73,56 persen, Banten 73,39 persen, Jawa Tengah 73,22 persen dan Lampung 73,06 persen. Persentase realisasi belanja dan pendapatan daerah secara nasional. Sementara untuk realisasi pendapatan, Gorontalo 88,48 persen hanya kalah dari Sumatera Barat 88,97 persen. Berikutnya ada Riau, Bali dan DIY masing masing 87,74 persen, 86,60 persen dan 86,49 persen. “hasil ini tentunya kita syukuri. Maknanya apa, dari aspek realisasi bahwa keuangan kita untuk belanja bisa terserap dengan baik.
Pada gilirannya ekonomi di daerah berputar dan pembangunan berjalan baik,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang mengikuti dari kediaman pribadi di Cibubur, Jakarta. Gubernur dua periode menilai realisasi anggaran sangat penting bagi daerah yang menggantungkan ekonomi dari APBD seperti Gorontalo. Ekonomi masyarakat lebih besar digerakkan dari belanja pemerintah. “hampir setiap bulan realisasi ini kita evaluasi terus, alhamdulillah progresnya sangat baik, masih ada beberapa pekan lagi sebelum tutup buku, insyaAllah bisa maksimal,” imbuhnya. Selain menekankan aspek realisasi belanja dan pendepatan, Gubernur Rusli juga mengingatkan tentang pelaporan keuangan yang baik dan benar. Uang yang dibelanjakan juga harus tepat hasil dan tepat guna. (riel-rg/hms)
