KABGOR – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Prima, Monalisa Ahmad, menyambut positif pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) para Kepala Desa yang digelar di Gedung Kasmat Lahay, Jumat (14/11/2026). Bagi Monalisa, pertemuan ini menjadi momen krusial karena merupakan kali pertama ia mengikuti forum tersebut sejak mengemban amanah sebagai Plt. Kepala Desa.
Ditemui di sela-sela kegiatan, Monalisa mengungkapkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut, khususnya bagi 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Asparaga, termasuk Desa Prima.
Poin pertama yang ia soroti adalah rencana pelaksanaan kegiatan jambore yang dinilai sangat positif untuk mempererat tali silaturahmi antarperangkat desa, mulai dari jajaran pemerintah desa hingga kepala dusun.
Selain itu, forum tersebut juga membahas secara mendalam persoalan akurasi data kemiskinan atau pengelompokan desil. Monalisa menyoroti fenomena ketidaksesuaian data di lapangan, di mana warga yang secara ekonomi tergolong mampu justru masuk dalam kategori desil bawah dan menerima bantuan, sementara warga miskin yang berhak menerima bantuan justru tercatat berada di desil atas.
”Persoalan desil ini akan segera ditindaklanjuti. Tadi Kepala Dinas menyampaikan akan ada bimbingan teknis (bimtek) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perlinsos) yang menghadirkan Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kasi Kesra untuk mencari solusi atas ketidaksesuaian data tersebut,” ujar Monalisa.
Kabar baik lainnya yang dibawa pulang dari rakor ini berkaitan dengan anggaran desa. Monalisa menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Dinas yang berkomitmen mengupayakan pencairan Anggaran Bagi Hasil Pajak untuk periode bulan Juli hingga November agar segera ditransfer ke rekening desa.
”Ini merupakan hasil yang sangat positif bagi kami di desa, dan kami berterima kasih kepada Kepala Dinas yang sudah mengupayakan anggaran tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Monalisa menjelaskan bahwa berdasarkan penyampaian Bupati, rakor serupa akan dijadikan agenda rutin setiap tiga bulan sekali. Istimewanya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan turut dihadirkan.
”Dengan hadirnya dinas-dinas terkait secara langsung, pemerintah desa bisa menyampaikan berbagai pertanyaan maupun kebutuhan di lapangan, dan bisa langsung mendapatkan jawaban serta solusi di tempat,” tutupnya.
