KABGOR – Setelah hampir dua dekade tak digelar, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali melaksanakan prosesi adat Pulanga di Rumah Adat dan Rumah Dinas Bupati Gorontalo, Sabtu (17/10/2026). Dalam prosesi sakral tersebut, Bupati Sofyan secara resmi dianugerahi gelar adat “Ta Uwa Lo Lahuwa”.
Tradisi Pulanga ini tercatat terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2007 silam, semasa kepemimpinan almarhum David Bobihoe Akib. Kembalinya prosesi adat ini menjadi momen penting pelestarian warisan leluhur Gorontalo.
Dalam sambutannya, Bupati Sofyan mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada pemangku adat serta masyarakat U Duluo Limo Pohalaa yang hadir mengawal jalannya acara. Ia menegaskan bahwa pemberian gelar adat ini bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan benteng kontrol sosial bagi kepemimpinannya.
”Ini adalah pengawas agar kita senantiasa terjaga. Gelar ini menjadi upaya lembaga adat agar roda pemerintahan berjalan di koridor yang benar, baik secara regulasi maupun adat istiadat,” ujar Bupati.
Menariknya, Bupati mengaku sempat dua kali menolak penganugerahan gelar adat ini, yakni pada tahun 2025 dan saat momen Hari Raya Idul Adha. Alasannya, ia ingin terlebih dahulu berfokus pada kondisi riil masyarakat dan ruang kerja pemerintah. Namun, kali ini ia menerima amanah tersebut demi mewujudkan visi Kabupaten Gorontalo yang beragama, berbudaya, unggul, dan kompetitif.
”Saya sudah dipagari oleh kisi-kisi adat itu sendiri. Ini amanah besar yang menjaga saya agar tidak berbuat hal-hal yang menyimpang dari kearifan lokal,” tambahnya.
Prosesi Pulanga berlangsung khidmat sejak pagi hari. Berangkat dari Rumah Adat Banthayo Poboide, Bupati bersama keluarga diarak menggunakan tiga unit Bendi (kereta kuda tradisional) menuju Rumah Dinas. Kedatangan rombongan disambut dengan tarian tradisional Langga dan alunan syair-syair adat yang dilantunkan khusyuk oleh para pemangku adat hingga puncak acara di dalam ruangan.
Melalui penganugerahan ini, Pemkab Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah dan lembaga adat terus terjalin erat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kearifan lokal.
