GORUT (RGNEWS.COM) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik menyoroti praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan harga tinggi oleh beberapa oknum pengecer di daerah itu. Praktik tersebut dinilai membebani masyarakat dan tidak dapat dibenarkan.
Sorotan itu sebagaimana diutarakan dalam status FB Hamzah Sidik Djibran akun resmi miliknya, Selasa (12/05/2026) pagi.
Hal itu disampaikannya, setelah muncul keluhan masyarakat terkait kenaikan harga BBM eceran yang disebut mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per botol ukuran besar. Kenaikan harga tersebut kerap berdalih biaya antrean di SPBU.
Menurut dia, usaha penjualan BBM eceran pada dasarnya tetap perlu didukung sebagai bagian dari usaha rakyat. Namun, keuntungan yang diambil harus dalam batas wajar dan tidak memanfaatkan situasi kelangkaan maupun kebutuhan masyarakat.
“Usaha rakyat tetap harus didukung, tetapi jika orientasinya mencari keuntungan berlebihan dengan membebani masyarakat, itu tidak bisa dibenarkan,” ujar Hamzah.
Ia menyebut praktik semacam itu serupa dengan istilah profiteering atau mengambil keuntungan berlebihan di tengah kondisi tertentu. Dalam istilah umum di masyarakat, praktik tersebut dikenal sebagai “getok harga”.
Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penertiban terhadap pengecer yang menjual BBM subsidi di luar batas kewajaran harga.
Sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Gorontalo Utara, ia meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan berlebihan. (*)
