GORUT (RAGORO) – Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu merespon positif atas saran, masukan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) yang disampaikan beberapa aleg kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) saat rapat paripurna dalam rangka rancangan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021, Senin (25/7) kemarin.
“Check and balances dalam rangka fungsi pengawasan DPRD kami menyambut positif. Saya kira itu sebagai upaya perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Gorontalo Utara,” tutur Thariq.
Atas pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam forum paripurna itu, Thariq mengatakan sedikitnya ada 4 poin yang kemudian perlu dijelaskannya.
Mengenai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab Gorut untuk LHP BPK tahun anggaran 2021, memang diakui Thariq pada dasarnya itu merupakan capaian bersama yang patut disyukuri.
“Tentu itu tidak boleh dimaknai sebagai sebuah kepuasan, tetapi dalam kerangka untuk perbaikan kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan juga upaya penguatan fiskal daerah dengan menggerakkan sektor-sektor potensial,” ujarnya.
“Saya kira itu sangat penting dalam upaya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD),” sambung Thariq.
Selanjutnya, mengenai launching program Ceria pada HUT Gorontalo Utara ke- 15, April lalu itu, Thariq menegaskan, bahwasanya tidak ada hubungan dengan pembiayaan terkait dengan BPJS Kesehatan aparat desa.
“Itu hanya disatukan dengan momen HUT Gorut. Karena program pendamping Ceria ini telah jalan sejak tahun 2021 kemarin dan tentu dengan persetujuan DPRD,” jelas Thariq.
Pihaknya kata Thariq, sengaja memasukkan launching program pendamping Ceria dalam rangkaian puncak peringatan HUT Gorut ke- 15, karena berdasarkan permintaan pihak Kementerian Desa agar bisa dilaunching program yang sudah jalan tersebut.
“Makanya kita cari momentum. Kita sisiplah launching ceria itu pada Hari Ulang Tahun Gorontalo Utara. Jadi, tidak ada hubungan dengan BPJS Kesehatan untuk aparat desa,” lanjutnya menerangkan.
Ia lanjut menjelaskan, bahwa soal anggaran BPJS Kesehatan yang katanya digeser, itu bukan berarti dialihkan ke program lain.
“Karena sejak awal proporsinya sudah jelas. Mana anggaran pendamping ceria dan mana BPJS,” tukasnya.
Hanya memang diakui Thariq, di tingkat OPD penyelenggara itu, di dalam ketentuan anggaran yang sudah ada di DPA tidak dilanjutkan sebagaimana yang telah disepakati dengan DPRD.
“Tetapi sekarang melalui pergeseran anggaran, sudah dikembalikan oleh OPD penyelenggara, yaitu, Dinas PMD,” imbuhnya.
Thariq pun mengaku pihaknya menyadari bahwa keluhan mengenai pelayanan BPJS Kesehatan aparat desa yang terhenti tersebut.
Karena dirinya juga dihubungi masyarakat dari wilayah Sumalata yang menyampaikan keluhan yang sama.
“Alhamdulillah kami melalui salah satu warga masyarakat sudah membantu walaupun tidak ada di APBD, tapi kami carikan solusinya dan bisa diselesaikan, meski memang belum mencakup keseluruhan,” imbuhnya.
Tapi yang pasti dalam dua tiga hari ke depan, lanjut Thariq, melalui OPD terkait, pelayanan BPJS Kesehatan untuk aparat desa sudah aktif kembali.
“Penjelasan dari Badan Keuangan, bahwa dalam dua tiga hari ke depan sudah aktif kembali, karena memang anggarannya sudah ada di DPA,” tandasnya. (RG-56)
