GORUT (RAGORO) – Kabar yang menyebut Pulau Saronde hanya dikontrak sebesar Rp 3 Miliar dalam 30 tahun ke depan oleh investor asal Jerman, ternyata tidak sepenuhnya benar.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Gorontalo Utara (Gorut), Marzuki Tome, saat ditemui Senin (13/6) kemarin.
Ia menjelaskan, anggaran Rp 3 Miliar dari pihak Blue Bay Divers (BBD) selaku pengelola Pulau Saronde baru berupa aset yang kemudian dibangun di Pulau Saronde.
“Jadi, Rp 3 Miliar itu aset yang sementara mereka bangun. Ke depannya ada beberapa sarana yang akan mereka bangun, termasuk resto, tempat spa, dan sarana penunjang lainnya yang mendukung pengembangan wisata di Pulau Saronde,” terang Marzuki.
“Bahkan, bukan hanya Rp 3 Miliar itu investasi untuk aset yang ada di sana (Pulau Saronde), karena Rp 3 Miliar itu baru yang sekarang terbangun. Karena masih akan dibangun lagi, seperti office boy, lobby, restoran, dapur, lounge, spa, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Sehingga Ia mengatakan, publik jangan sampai salah memahami soal anggaran Rp 3 Miliar tersebut.
“Tidak mungkin investor yang datang kemudian membangun miliaran di sana (Pulau Saronde), lalu apa yang ditanam tidak menghasilkan buat mereka, apalagi jumlah kunjungan yang tidak terlalu banyak. Maka, kemudian pangsa pasarnya itu Eropa, karena memang biaya atau tarif hingga Rp 5 juta bahkan lebih tidak menjadi persoalan,” jelasnya.
Sekalipun demikian, Marzuki mengatakan bukan juga kemudian orang lokal atau wisatawan Nusantara tidak bisa mengakses Pulau Saronde.
“Karena ada juga orang lokal yang mampu bayar tarif itu. Cuma kan ada ketentuan dalam rangka akses untuk pemanfaatan pelayanan yang ada di dalam, maka itu yang harus dipenuhi oleh setiap tamu,” ujarnya.
Yang jelas, konsep kerja sama pengembangan wisata Pulau Saronde antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Blue Bay Divers sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, bahwasanya penghasilan bersih di luar retribusi dan pajak daerah, yakni 20 : 80.
“Pembagiannya itu 20 persen penghasilan masuk ke Pemda dan 80 persen ke pengelola dan setelah itu ada peningkatan kapasitas per tiga tahun dari kontrak kerja sama 30 tahun, itu naik 2 persen. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari kerja sama pengelolaan Pulau Saronde ini,” tandasnya. (RG-56)
