KABGOR – Pemerintah terus berupaya menciptakan ASN yang total dalam pemerintahan. Semangat 2 X Lebih Baik, jargon yang harus diterjemahkan oleh para pimpinan OPD. Sesuai Visi-Misi Bupati Wabup menuju Kabupaten Gorontalo gemilang menuju masyarakat Madani.
Untuk itu, dikalangan pejabat eselon II dilingkungan pemerintah saat ini sementara mengikuti Job Fit sebagai bagian Fit n’ Propert Test.
Sekertaris BKD Diklat Kabupaten Gorontalo, Abd. Waris saat ditemui mengatakan, ajang ini merupakan proses seleksi bagi pejabat tinggi pratama tersebut. Sehingga mereka dilakukan fit n propert tes. ” Makanya namanya Job Fit,” ujarnya.
Berbeda dengan job bidding. Jika itu untuk kenaikan jenjang atau pula mengisi kekosongan jabatan, job fit lebih kepada ingin mengetahui apakah yang bersangkutan masih layak dalam jabatannya saat ini atau ada pilihan lainnya. ” Itu kita Test dari ajang itu. Masih pas disitu tempat yang lama, atau ditempat lain,” tandasnya.
Keikut sertaan dalam peserta job fit ini, termasuk pula Kaban BKD sendiri. Dalam kegiatannya BKD mengacu pada tentang Aparatur Sipil Negara, serta Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor, Tahun 2014 B-2268/KASN/06/2021 Hal Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi Rotasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Adapun Job Fit dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Se-Kabupaten Gorontalo berjumlah 32 terdiri dari, 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik 2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, 3. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, 4. Asisten Administrasi Umum,
5. Inspektur, 6 Sekretaris DPRD, 7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan, 8. Kepala Badan Perencanaan, 9. Kepala Badan Keuangan, 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 12 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 13 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam. 16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dari Keluarga Berencana
17. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 18 Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
19 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
20. Kepala Dinas Kesehatan. 21. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. 22 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. 23. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. 24. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. 25 Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. 26. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. 27. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 28 Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 29. Kepala Dinas Perhubungan. 30 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 31. Kepala Dinas Sosial 32. Kepala Dinas Pertanian. (RG.53)
