GORUT (RGNEWS.COM) – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, meminta seluruh OPD lebih serius mempersiapkan data dan dokumen sebelum mengikuti pembahasan anggaran bersama DPRD.
Menurut Windra, kelengkapan data bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan pencermatan terhadap setiap program, kegiatan, pendapatan, hingga rencana belanja daerah.
Sorotan itu disampaikan Windra dalam Rapat Paripurna DPRD ke-48, Jumat (14/8/2026), dalam agenda penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Gorontalo Utara mengenai Perubahan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2026.
Windra menilai, pembahasan anggaran akan sulit berjalan maksimal apabila pimpinan OPD yang hadir tidak membawa data pendukung yang memadai.
“Bagaimana kita akan mengetahui dan membahas anggaran ini secara maksimal sementara data saja tidak ada? Ada yang datang dengan tangan kosong, ketika ditanya tidak bisa menjawab,” ujar Windra.
Ia juga menekankan pentingnya keseragaman data antara pemerintah daerah dan DPRD.
Perbedaan angka maupun dokumen, kata dia, berpotensi menimbulkan persoalan ketika dilakukan pencermatan oleh Badan Anggaran maupun alat kelengkapan DPRD lainnya.
Karena itu, Windra meminta pimpinan daerah memberikan penegasan kepada seluruh OPD agar setiap pembahasan RKA dilakukan dengan persiapan yang matang, terbuka, dan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau pimpinan OPD tidak bawa data, tidak usah dibahas. Ini menunjukkan keseriusan,” tegasnya.
Selain kesiapan OPD, Windra turut mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan target pendapatan dilakukan secara realistis.
Ia menilai, target pendapatan daerah harus memiliki dasar perhitungan dan potensi penerimaan yang jelas.
Jangan sampai angka yang ditetapkan terlalu tinggi namun sulit direalisasikan, karena kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan belanja daerah.
Windra mengingatkan, setiap rencana belanja OPD harus memiliki kepastian sumber pendanaan sehingga tidak menimbulkan persoalan ketika target pendapatan tidak tercapai.
“Kita tidak mau ada OPD yang dikorbankan karena belanjanya menempel dalam sumber pendapatan yang tidak jelas. Kalau ada OPD satu yang tidak terealisasi, maka OPD yang lain juga jangan realisasikan,” katanya.
Menurut Windra, pemerintah daerah dan DPRD perlu membangun kesepahaman sejak awal agar struktur pendapatan dan belanja dalam perubahan anggaran benar-benar disusun berdasarkan kondisi fiskal yang terukur.
Ia menegaskan, pembahasan anggaran bukan hanya rutinitas untuk memenuhi tahapan administrasi pemerintahan.
Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Gorontalo Utara. (*)












