- Editor : Sahril Rasid
- Kontributor : Abdul Wahid Ilham
GORONTALO (RG.COM) – Semangat anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang baru dilantik beberapa hari lalu benar benar ‘menyala nyala’.
Ini terkait dengan persoalan wilayah pertambangan rakyat yang sampai saat ini ini tidak ada kejelasannya.
Seperti diketahui persoalan pertambangan rakyat ini ramai di Gorontalo. Bahkan beberapa waktu lau di salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo sempat rusuh, dan fasilitas pemerintah daerah yakni kantor bupati dibakar massa.
Berawal aksi demo Senin (9/9) lalu bertepatan dengan pelantikan anggota DPR Provinsi Gorontalo terpilih periode 2024-2028 aktivis yang menyoroti masalah BBM illegal, yang didiga pemanfaatannya disalah gunakan.
BBM Bersubsidi yang mestinya untuk masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan industry seperti jalan dan pertambangan.
“, sudah seharusnya ada aturan, untuk wilayah pertambangan yang bisa dikelola langsung oleh rakyat,” kata Limonu Hippy aleg Deprov baru dari partai Gerindra.
Limonu Hippy mengaku, siap memperjuangkan adanya regulasi atau aturan yang pasti, yang bisa menjadi payung hukum terbentuknya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Bahwa, sudah seharusnya ada aturan, untuk wilayah pertambangan yang bisa dikelola langsung oleh rakyat,” tegas Limonu.
“Olehnya, insya Allah di periode keanggotaan Deprov 2024-2029 ini, hal itu akan saya perjuangkan,” tandasnya
Isu soal Pertambangan rakyat turut menggema dalam aksi massa yang dilakukan gabungan mahasiswa, usai prosesi pelantikan keanggotaan Deprov yang baru, periode 2024-2029, Senin (9/9) lalu.
Bahkan, mereka turut meminta jajaran Deprov yang baru, untuk mengawal dan mengawasi peruntukan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga ilegal dipergunakan pihak penambang tertentu. ****
