Penulis : Indra Bakari
Editor : Indra Bakari
GORUT (RG.COM) – Disaat sebagian besar Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer di daerah itu tak lagi dipekerjakan, tahun ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara justru mengganggarkan pembelian mobil dinas (mobnas) baru.
Tak main-main, 1 unit mobil yang dianggarkan jenis Innova Zenix senilai Rp 673 juta.
Mobnas diadakan lewat Bagian Umum Setda Gorut. Namun, terinformasi mobil tersebut diadakan untuk dipakai Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Pembelian mobnas baru itu justru mengabaikan kondisi daerah yang kini tengah mengalami defisit anggaran kurang lebih Rp 14 miliar.
Sabtu (27/1) siang, dihubungi via telepon seluler, Kabag Umum Setda Gorut, Farial Usu awalnya tidak membenarkan adanya pengadaan mobil dinas baru lewat Bagian Umum.
Namun setelah didesak, dirinya mengakui tahun ini, masuk dalam perencanaan. Meski demikian, pengadaannya masih akan dikoordinasikan dengan Penjabat Bupati dan Sekda.
“Iya memang tahun ini, tapi belum ada, masih mau koordinasi dengan ibu Pj (Penjabat Bupati),” kata Farial.
Kabar pengadaan mobnas lewat Bagian Umum diperuntukkan untuk Kepala Badan Keuangan tidak dibenarkan Fahrial.
“Untuk sementara belum ada untuk kemana-kemana itu,” jelasnya.
Dirinya pun meminta menemuinya untuk penjelasan lebih lanjut.
“Iya, nanti untuk lebih lanjut nanti baku dapa wa (bertemu),” kata Farial.
Terhadap hal tersebut, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara angkat bicara.
Anggota Komisi II yang juga anggota Badan Anggaran, Gustam Ismail mengaku, tak mengetahui mengenai informasi tersebut.
“Belum tahu, kalau kemarin tidak ada kegiatan pengadaan-pengadaan mobil,” ungkap Gustam.
Hanya saja dijelaskannya, dalam pembahasan APBD 2024, pihaknya tidak membahas mengenai pengadaan mobnas baru.
“Tidak ada di pembahasan APBD. Kemarin juga itu tidak ada kegiatan itu di umum,” ujarnya.
Pada dasarnya, Gustam menegaskan, tidak ada kegiatan pengadaan terkait kendaraan dinas.
“Sedangkan operasional saja tidak ada, lalu pengadaan kendaraan,” tukasnya.
Ia pun menyoroti proses administrasi keuangan lainnya yang belum terselesaikan.
“Jangan kan bicara pengadaan, sedangkan proses administrasi keuangan untuk tunjangan apa semua belum selesai. Karena setahu kami, pembahasan ini belum ada proses-proses pengadaan,” tandasnya. (ind-56)
