HeadlinesNasional

Mantan Dirjen Tenaga Kerja Reyna Usman Ditahan KPK

1153
×

Mantan Dirjen Tenaga Kerja Reyna Usman Ditahan KPK

Sebarkan artikel ini
REYNA USMAN

Editor      : Sahril Rasid

JAKARTA (RG.COM)—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPW PKB Reyna Usman selama 20 hari pertama terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

Kasus tersebut terjadi saat Reyna menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker RI 2011-2015.

Selain Reyna, KPK juga menahan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Nyoman Darmanta.

“Tim penyidik menahan para tersangka masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 13 Februari 2024,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1) seperti diberitakan oleh CNN Indonesia.

Penahanan tersebut dilakukan setelah Reyna dan Nyoman diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada hari ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI tidak ada hubungannya dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang sedang mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Waktu kasus tersebut atau tempus delicti terjadi pada tahun 2012, bertepatan pada saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans)– kini Kemnaker.

“Perkara ini tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik saat ini, karena saya khawatir ketika teman-teman menyangkutpautkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, terus langsung menyinggung seolah-olah ini jadi politis,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (25/1) petang.

Alex menyampaikan itu sebelum mengumumkan kronologi kasus serta penahanan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker RI 2011-2015 Reyna Usman

dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Nyoman Darmanta.

Alex menjelaskan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker sudah dimulai sejak tahun 2019, namun sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

“Ini perkara lama sebetulnya dilakukan penyelidikan sehingga saya sudah di jilid pertama sekitar 2019 kalau enggak salah, karena ada Covid-19 sempat tertunda selama dua tahun, ini juga tempus delicti-nya di berbagai daerah juga, dan ada di Malaysia juga tempus delicti-nya,” ucap Alex.

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini menuturkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) dibuat pada Maret 2023. Sementara penyidikan dimulai pada Juni atau Juli 2023.

“Jadi, LKTPK-nya itu terbit Maret 2023, artinya dilakukan ekspose itu pada sekitar Maret 2023 setelah melakukan penyelidikan dua tahun lebih karena kendala Covid-19, kemudian Sprindik ini terbit Juni atau Juli 2023. Artinya, jauh sebelum kontestasi yang sekarang ini,” ungkap Alex.

“Saya pastikan tidak ada hubungannya sama sekali (dengan kontestasi politik),” tandasnya.

Alex lantas menanggapi hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang baru diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke KPK pada Senin, 15 Januari 2024 lalu.

“Terkait kemarin dengan adanya audit BPK itu permintaannya sudah lama, cuma baru terbit kemarin,” kata Alex.

“Bukan suatu hal yang kemudian seolah-olah kenapa baru sekarang,” pungkasnya.

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker RI tahun anggaran 2012. Mereka ialah Reyna Usman, I Nyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Hanya saja, Karunia tidak menghadiri pemeriksaan pada hari ini sehingga penahanannya ditunda. *****


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *