GORONTALO (RG.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, khususnya Komisi 1 mendukung dan mengawal revitalisasi dan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Hutan Nantu dan Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie.
Seperti diketahui, Hutan Nantu dan Tahura BJ Habibie saat ini tengah dalam penanganan oleh LP3M UG dan beberapa NGO sebagai peneliti yang dibiayai UNDP dari kerusakan, khususnya di 3 desa di Kecamatan Asparaga, Desa Bondula, Bihe dan Pangahu.
Dan akhir pekan kemarin, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano diundang dalam pertemuan terkait penanganan Hutan Nantu dan Tahura BJ Habibie.
Ia diminta memberikan pendapat banding atas upaya penanganan hutan tersebut.
Ia mengaku, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak LP3M UG yang menggandeng stakeholder termasuk OPD-OPD terkait.
“Memang wilayah hutan di Desa Bondula, Bihe dan Pangahu diharapkan direvitalisasi kembali kemudian keanekaragaman hayati yang ada di sana tetap terjaga,” kata Syarifudin.
Ia berharap, kegiatan tersebut tidak hanya habis dalam forum diskusi tetapi mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan untuk penanganan terhadap kondisi hutan di Desa Bondula, Bihe dan Pangahu.
Dalam forum itu juga dirinya menyampaikan jika seandainya dibutuhkan peran regulasi daerah, maka pihaknya siap mengawal.
“Kalau seandainya hal tersebut berkaitan dengan regulasi, ada yang harus diperlukan, contoh peraturan daerah maka kami DPRD siap untuk memayungi membuat peraturan daerah dalam rangka untuk pengamanan hutan nantu dan tahura tersebut,” tuturnya.
Karena lanjut kata politisi Partai Demokrat itu, kalau tidak segera ditangani, maka makin lama kedua hutan makin rusak.
“Sementara banyak potensi yang harus dijaga bersama, aneka satwa dan keragaman hayati yang ada di sana,” ujarnya.
Ia mengaku bangga bisa hadir dan memberikan masukan dalam forum tersebut.
“Alhamdulillah melalui forum yang dilaksanakan oleh teman-teman LP3M yang menghadirkan 8 NGO yang dibiayai oleh UNDP dan juga Jepang kemarin di pertemuan tersebut saya turut serta memberikan masukan,” imbuhnya.
Terhadap peraturan desa yang perlu dibuat sebagaimana berkembang dalam diskusi itu, Syarifudin mengatakan siap mengawal.
“Dalam waktu dekat saya akan undang asisten satu dengan BPMDes, kemudian pemerintah Kecamatan yang bersinggungan untuk kita bahas bersama bagaimana peraturan desanya supaya keanekaragaman hayati dan juga kondisi hutan kita ini tetap terjaga ke depannya,” tukasnya.
Menurutnya, tentu harus ada solusi-solusi alternatif dalam penanganan kondisi kedua hutan bagaimana merubah karakteristik masyarakat saat ini sebagai petani yang berpikir bahwa mana yang lebih cepat menghasilkan uang itu yang akan menjadi dasar untuk segera melakukan kegiatan ekonomi.
“Harus ada langkah alternatif yang akan dilakukan langkah-langkah tersebut apa untuk pemerintah yang akan memikirkan bersama,” ujarnya.
Ia berharap, pihak LP3M UG dan 8 NGO itu terus membangun komunikasi dengan pemerintah.
“Kiranya komunikasi dapat diinteskan supaya tidak habis dalam konteks forum diskusi saja tetapi mampu menimbulkan ekonomi baru di sana, karena di sana itu ada air terjun yang berpotensi untuk bisa dijadikan tenaga listrik tapi ini kan edukasi ke masyarakat setempat belum memadai dan itu butuh anggaran dan peran itu ada di pemerintah daerah dan kita di DPR,” terangnya.
Lanjut kata Syarifudin, terhadap penanganan kedua hutan, dirinya telah mengawal sejak awal.
“Sebelum forum kemarin itu, sudah pernah dilakukan diskusi-diskusi kelompok di Kecamatan Asparaga dan saya juga dilibatkan hadir bersama,”
Ia pun yakin dan percaya penanganan kedua hutan bisa terealisasi, karena yang hadir di forum ini adalah para doktor, guru besar dari berbagai macam perguruan tinggi.
“Insya Allah ini bisa terealisasi dalam rangka menjaga keasrian hutan kita termasuk potensi-potensi wisata yang ada di di wilayah Boliyohuto Cs,” pungkasnya. (RG-56)
