Headlines

Sempat Tarik Menarik, Pj Bupati Bone Bolango Merlan Uloli Setujui NPHD Rp 21 Miliar

690
×

Sempat Tarik Menarik, Pj Bupati Bone Bolango Merlan Uloli Setujui NPHD Rp 21 Miliar

Sebarkan artikel ini
Ketua KPU Bone Bolango Sutenti Lamuhu

Penulis/Editor  : Sahril Rasid

GORONTALO (RG.COM) – Ujian pertama dilewati dengan baik oleh Penjabat Bupati Bone Bolango Merlan Uloli. Ditengah keuangan pemerintah daerah yang tidak baik baik saja, Merlan Uloli bisa menuntaskan anggaran Pilkada di Pemilu 2024.

Ini terbukti dengan penandatangan Naskah -perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait anggaran pilkada Bone Bolango di 2024 Rabu 29/11/2023 kemarin.

Anggaran Pilkada akhirnya disepakati diangka Rp 21 miliar. Dengan demikian Kabupaten Bone Bolango salah satu daerah di Gorontalo yang siap melaksanakan Pemilu 2024 akan datang.

Seperti diketahui, pengajuan anggaran oleh KPU Bone Bolango sempat terjadi tarik menarik. Dari 26,2 Miliar anggaran diajukan KPU sulit disetujui oleh pemerintah.

Hingga akhirnya turun diangka 24 miliar versi TAPD. Tapi lagi lagi ini sulit terealisaSi. Merlan Uloli saat itu mengakui Pemerintah Daerah Bone Bolango kesulitan keuangan, dan hanya bisa diangka 18 Miliar.

Kondisi ini bahkan telah dilaporkan Pj Bupati Bone Bolango itu ke pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun demikian diinjuri time setelah melalui dialog dan diskusi tercapai kesepakatan di angka 21 Miliar.

Ini termaktup dalam Naskah -perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di angka Rp 21 miliar dari pengajuan KPU senilai Rp 26.2 miliar.

“ Alhamdulilah setelah melalui proses diskusi dan kajian, terjadi kesepakatan diangka 21 miliar dan ini sudah tertuang dalam NPDH dan sudah ditandatangani oleh pemerintah daerah dan KPU,’ ujar Ketua KPU Bone Bolango Sutenti Lamuhu kepada Rakyat Gorontalo.Com Sabtu 02/12/2023) pagi tadi.

Dijelaskannya KPU mengajukan angka Rp 26,2 miliar itu sesuai dengan program yang telah disusun. Diakuinya dengan adanya kesepakatan diangka Rp 21 miliar, maka konsekwensinya adalah ada beberapa program yang harus juga melibatkan pemerintah daerah dalam melaksanakannya.

Ia mencontohkan untuk sejumlah anggaran PJS tenaga kerjaaan untuk adhock PPK, PPS, PPDP, SKPPS dan lainnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan masa kerja masing masing.

Demikian juga soal ketersediaan fasilitas secretariat PPK termasuk dalam sarana dan prasarana penunjang kerja PPK termasuk gudang logistic.

Demikian juga dengan program sosialisasi tahapan dari 4 kegiatan menjadi 1 kegiatan. 3 kegiatan lainnya disuport oleh pemerintah daerah. Sosialisasi itu seperti tahapan pilkada, pencalonan itu peran dari Pemerintah daerah.

“ Contoh ada sosialisasi disatu desa atau wilayah. Maka terkait dengan kesiapan lokasi dan pengerahan peserta serta kesiapan kegiatan acara itu diback up penuh oleh pemerintah daerah.

“ KPU tinggal hadir dan  melaksanakan kegiatan sosialisasi, jadinya disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemda maka KPU akan hadir melakukan sosialisasi,’ tegasnya.

Sutenti Lamuhu sendiri menegaskan seluruh kesepakatan itu sudah tertuang dalam NPDH. Dan ia yakin program Pemilu termasuk di dalamnya Pilkada dan Pileg akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“ Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat stakeholder untuk berperan aktif di Pemilu, baik Pileg, Pilkada dan Pilpres, ini akan dimulai 14 Pebruari di pileg nanti,’ imbau Sutenti Lamuhu******

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *