- Editor : Sahril Rasid
- Kontributor : Iwan Karim
GORONTALO (RG.COM)–Pemerintah Pohuwato terpaksa mengajukan permohonan penundaan cicilan Kredit dana PEN untuk tahun 2024 sebesar Rp 34 miliar, (Bunga +pokok)
Ini disebabkan kondisi keuangan daerah yang terganggu akibat aksi demo warga penambang yang berujung pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah, kantor bupati dan beberapa sarana lainnya yang cukup vital di Pohuwato.
Seperti diketahui mulai 2024 tahun depan pemerintah mulai mencicil bunga dan pokok pinjaman dana PEN sebesar 34 miliar.
Pinjaman kredit PEN ini sendiri totalnya sekitar 140 miliar yang dikucurkan tahun 2021. Dan tahun 2022-2023 ini pemerintah secara rutin telah membayar bunga pinjaman PEN Rp 9 miliar setiap tahunnya.
Misi penundaan pembayaran cicilan PEN tahun 2024 inilah yang diemban wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa saat melakukan audiensi dan koordinasi ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Selasa, (24/10/2023) kemarin.
Pertemuan itu sendiri berlangsung di ruang rapat Service Execellence 1, Jakarta. Wabup Suharsi turut didampingi Ketua TP-PKK Pohuwato. Ny Selvi Mbuinga Monoarfa, Kepala Dinas Nakertrans, Nizma Sanad, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pohuwato, Anugerah Wenas.
“ Kunjungan ini bertujuan mempertegas dan memperjelas kembali surat yang sebelumnya sudah dikirimkan terkait dengan permohonan penundaan cicilan di tahun 2024,” ujar Suharsi Igirisa.
Diakuinya aksi demo brutal yang membakar kantor bupati dan sejumlah infrastruktur pemerintah Pohuwato bukan saja menyangkut masalah stabilitas daerah, dan sendi ekonomi, tapi juga menggangu system pemerintahan termasuk dibidang keuangan.
Suharsi Igirisa sendiri bersyukur pihak PT SMI sangat merespon baik, dan menindaklanjuti permohonan Pemda Pohuwato.
“ Pekan depan ditindaklanjuti dengan zoom meeting, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, Kementerian Keuangan dan PTSMI untuk membahas lebih tegas jawaban dari PT SMI,” Kata Suharsi Igirisa yangdidampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pohuwato, Anugerah Wenas.
Sementara itu Anurah Wenas menjelaskan permohonan penundaan pembayaran cicilan PEN di tahun 2024 ini memang disebabkan pengaruh keuangan daerah, dampak dari sejumlah peristiwa di daerah.
Karena jika tetap dipaksakan cicilan itu dibayar maka struktur pokok standar minimal dibidang pendidikan dan kesehatan akan terganggu. Ini dikuatirkan akan berdampak pada pelayanan tidak akan maksimal, sehingga salah satu salah satu solusi yang difikirkan Pemda bermohon penundaan cicilan di tahun 2024.
“ Cicilan di tahun 2022-2023 tidak ada masalah, Pemda membayar secara lancar,” kata Anugerah.
Anugerah juga menjelaskan zoom meeting nanti ketiga pihak, yakni Kementerian Keuangan, PT SMI ini akan membahas soal metode keringan pembayaran.
“ Kemungkinan nanti ada beberapa opsi keringanan dari PT SMI. Tapi prinsipnya permohonan Pemda itu adalaha penundaan pembayaran cicilan PEN” ujar Anugerah ******
