HeadlinesProvinsi

Awal Januari 2024 Pembayaran Tali Asih 2554 Masyarakat Penambang Pohuwato Tuntas

241
×

Awal Januari 2024 Pembayaran Tali Asih 2554 Masyarakat Penambang Pohuwato Tuntas

Sebarkan artikel ini
Pj Gubernur Provinsi Gorontalo Ismail Pakaya (Photo humas kominfotik)

Penulis/Editor : Sahril Rasid

GORONTALO (RG.COM)—Tali asih ke penambang dilokasi konsesi lahan PT PETS di Kabupaten Pohuwato bukanlah ganti rugi. Melainkan bentuk perhatian dari perusahaan kepada masyarakat penambang yang nantinya tidak lagi berakfitfas dilahan konsesi perusahaan setelah seluruh pembayaran tali asih di bayarkan.

“ Sesuai dengan kesepakatan pembayaran sudah tuntas Januari tahun 2024 nanti, ada kurang lebih 2554 proposal yang harus dibayarkan tali asihnya dalam waktu dekat akan dimulai,” ujar Ismail Pakaya

Mencermati pertanyaan kenapa harus ada pemabayaran tali asih kepada masyarakat penambang ?

Diakui gubernur PT PETS sebagai investor harus dilindungi hak haknya tapi disatu sisi masyarakat juga tidak merasa di rugikan. Sehingga itu tali asih dari perusahaan tambang kepada masyarakat bentuk perhatian pihak perusahaan juga.

Setelah nantinya seluruh pembayaran tali asih tuntas. Maka nantinya masyarakat penambang memang harus meninggalkan lokasi yang ada saat ini karena pihak PT PETS akan segera melakukan program tahap produksi.

“ Kalau sekarangkan tahap konstruksi. Nah mulai tahun depan sepertinya perusahaan sudah masuk persiapan tahap produksi sehingga mereka akan memanfaatkan lahan konsesi mereka,’ ujar Gubernur.

Lalu bagaimana dengan nasib masyarakat penambang setelah tidak lagi beraktifitas dilahan PT PETS nanti ?

Gubernur mengatakan sejauh ini pemerintah turut memfasilitasi pemanfaatan lahan pertambangan rakyat (WPR)

“ Proses perizinannya sedang dalam tahap proses. Dengan demikian masyarakat penambang nantinya harus berpindah ke lahan WPD,’ kata Gubernur.

Mestinya proses pembayaran tali asih ini sudah berlangsung dengan lancar. Karena inilah salah satu yang menjadi tuntutan para aksi demo beberapa waktu lalu yang berimbang pengerusahakan sejumlah fasilitas pemerintah di Pohuwato.

“ Sekarang ini WPR di Pohuwato sedang menunggu IPR dari Kementerian SDM. Soal WPR izinnya memang harus kewenangan pusat,” kata gubernur.

Ia sendiri berharap proses isin WPR ini akan segera selesai. “ Ini yang terus saya komunikasikan “ ujar Ismail Pakaya lagi.

Ia sendiri berharap agar masyarakat penambang untuk tetap tenang selalu menjaga stabilitas daerah. Perizinan tambang sudah dikelola oleh rakyat. Sejarah penambang perusahaan******

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *