Penulis/Editor : Sahril Rasid
GORONTALO (RG.COM)—Pemerintah Provinsi Gorontalo tegas bersikap netral terkait adanya dualisme kepengurusan adat di Provinsi Gorontalo.
Pemerintah malah mendorong bahkan memfasilitasi para tokoh adat untuk duduk bersama dan menyatukan organisasi adat ini.
“ Kedua organisasi adat, baik dewan adat dan lembaga adat sudah menghadap ke saya. Secara tegas saya sampaikan sebaiknya kedua lembaga ini bermusyawarah, dan melebur jadi 1 organisasi adat yang menjadi rujukan adat Gorontalo,’ ujar tegas Pj Gubernur Ismail Pakaya saat bersilaturrahmi dengan wartawan dan pimpinan media Selasa (22/08/2023) malam .
“ Adat itukan norma yang hidup ditengah masyarakat, dan organisasi adat itu,bukan unit organisasi pemerintah. Malah organisasi adat inilah yang harus turut mengawasi jalannya pemerintahan khususnya kepala daerah, ketika kepala daerah keliru, maka lembaga adatlah yang menegurnya,mengigatkan ’ tambah Ismail Pakaya lagi.
Jika nantinya organisasi adat Provinsi Gorontalo ini ditentukan atau dibentuk oleh gubernur. Maka jelas disitu akan ada intervensi, rasa suka dan tidak suka dalam penentukan kepengurusan adat.
“ Jika ini terjadi maka jelas organisasi adat itu menjadi tidak baik, karena tunduk pada gubernur atau kepala daerah, lalu siapa yang mengawasi kepala daerah, termasuk saya,;’ ujar Ismail .
Sehingga itu ia dengan tegas mengatakan, selama masih ada dualisme organisasi adat di Provinsi Gorontalo. Maka pemerintah tidak akan berpihak apalagi mengakui salah satu organisasi adat tersebut.
“ Tapi saya selaku Pj mendorong bahkan memfasilitasi kedua lembaga adat ini untuk duduk bersama bermusyawarah, dan itu saya sudah lakukan, “ tegas Ismail Pakaya.
Diakuinya di lembaga adat dan dewan adat itu terdiri dari tokoh tokoh hebat, bukan saja memahami tentang budaya dan adat Gorontalo.
Tapi di dua organisasi ini dihuni kalangan intelektual yang tentunya tidak sulit untuk menyelesaikan masalah dualisme ini.
“ Pak Karim Pateda ketokohannya kita ketahui, begitu juga pak AD Khaly mantan birokrat . Demikian pak Prof Nany Tuloli dan Alim Niode. Inilah yang saya mintai tolong untuk menyusun draff musyawarah, yang difasilitasi kesra sekaligus menentukan waktu kapan dilakukan musyawarah, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama,’ kata pj Ismail Pakaya lagi.
Untuk itu kata Pj Gubernur, sampai hari ini dirinya menunggu kepastian untuk musyawarah.
“ Insya allah dalam waktu dekat saya sudah dapat informasi kesepakatan agar tidak ada lagi dualisme. Sepanjang masih ada dualisme, maka sikap saya jelas tidak akan berpihak, alias netral,’ tegas pj gubernur. *****
