Gorut

2024 Pemda Gorut,  ‘Gass Full’ Pajak,  Genjot Pendapatan PAD

348
×

2024 Pemda Gorut,  ‘Gass Full’ Pajak,  Genjot Pendapatan PAD

Sebarkan artikel ini
Penandatangan SK kesepakatan bersama terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Gorontalo Utara tahun anggaran 2024. (Foto :humas dprd Gorut
  • Editor : Sahril Rasid
  • Penulis : Indra Bakari

GORONTALO UTARA GORUT (RG.COM) –DPRD Gorontalo Utara mengigatkan agar pemerintah Gorontalo Utara untuk membuat program harus sesuai dengan capain target PAD.

Sepertinya DPRD Gorontalo tidak mau sejarah buruk deficit tahun ini berkisar yang menyebabkan deficit besar terulang kembali, mengigat terlalu muluk program tapi minim anggaran.

Akibatnya Gorontalo Utara saat ini dalam keadaan tidak baik baik saja dalam sector keuangan.

“ Pemda, dalam hal ini OPD sebagai pelaksana program kegiatan, diingatkan untuk mampu menjabarkan apa yang kemudian menjadi target di 2024 mendatang kaitan dengan upaya peningkatan PAD,” tukas

Ketua DPRD Gorontalo Utara , Deisy Sandra Maryana Datau usai rapat paripurna kesepakatan atas KUA-PPAS APBD 2024 dan KUA-PPAS APBD Perubahan 2023, Selasa (15/8) kemarin.

Prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mensupport upaya Pemerintah Daerah setempat mendorong pelaksanaan APBD 2024 berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apalagi saya dengar TAPD sudah beberapa kali mensinkronkan strategi APBD berbasis PAD dengan OPD. Sehingga tidak ada alasan hal tersebut tidak mampu dilaksanakan. Sebab, itu menjadi target daerah,” tukas Deisy Sandra Maryana Datau

Terhadap upaya peningkatan PAD tersebut, Deisy lanjut mengatakan, harus didukung dengan regulasi.

“Dan itu sementara dalam proses ya. Jadi memang ada, kita lagi kebut perda sebagai landasan untuk mengatur dan mendisiplinkan penarikan PAD lewat pajak dan retribusi,” kata Deisy lagi.

Ia menjelaskan, penyusunan Perda itu dikebut agar supaya pemerintah daerah punya dasar hukum untuk menetapkan iuran tagihan pajak dan retribusinya.

“Kalau sekarang memang pungutan PAD masih rendah, karena mereka (Pemda) belum ada landasan hukum mempertegas pungutan tersebut,” jelasnya.

Politisi PDIP itu pun menilai, dalam upaya memaksimalkan pungutan PAD, perlu adanya satu OPD yang fokus terhadap peningkatan pendapatan daerah.

“Saya kira perlu ada semacam Dinas atau Badan Pendapatan, sehinggga diharapkan pungutan PAD lebih maksimal. Hanya memang sekarang daerah masih fokus pada perampingan OPD lainnya, sebagai upaya menekan beban opd.******

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *