Siang Ini Boyong TPAD Gorontalo Utara Bertemu Dirjen Keuangan RI
- Penulis/Editor :
- Sahril Rasid
GORONTALO (RG.COM)—Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya membenarkan sekarang ini sedang memperjuangkan agar alokasi anggaran pemilu di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo bisa tersedia sebelum 2024 tahun depan.
Diakuinya tidak semua daerah di Gorontalo baik baik saja. Ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran, termasuk membiayai pemilu sebesar 40 persen.
“ Ya benar terancam tidak bisa membiayai pemilu, tapi tetap ada jalan keluarnya,’ tegas Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menanggapi pemberitaan di sejumlah media.
Pj Gubernur Gorontalo yang dihubungi Rakyat Gorontalo.Com Kamis 27/07 hari ini via selular membenarkan siang ini ia akan bertemu dengan Kemendagri, (dirjen keuangan daerah).
“ Kebetulan dari kemarin saya di Jakarta. Saya bertemu dengan teman teman TAPD dari daerah termasuk dari Pemda Gorontalo Utara. Saat ngobrol mereka menceritakan kesulitan keuangan yang dialami, sehingga itu sekalian saya ajak bertemu dengan dirjen,” kata Pj Gubernur Ismail Pakaya via selular Kamis (27/07/2023) pagi tadi.
Diakuinya Gorontalo Utara dalam kondisi sulit keuangan, termasuk pengalokasian dana pemilu 40 persen. Dimana pengalokasikan anggaran ini harus masuk dalam perubahan anggaran tahun ini.
“ Ini bukan persoalan anggaran saja. Tapi menyangkut uang yang harus di transfer ke KPU dan Bawaslu tahun ini juga. Sehingga itu saya ajak konsultasi dengan dirjen keuangan. Bagaimana jika ada daerah di Gorontalo dananya tidak mencukupi untuk alokasi anggaran pemilu,” kata Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya.
Apakah Gorontalo Utara berpotensi tidak mampu menanggarkan dana pemilu ? ya Gorut lagi kesulitan, tapi Pj Gubernur Gorontalo menegaskan tetap ada jalan.
“ Tetap ada jalan, bisa dari PAD atau pihak ketiga. Tapi khusus Gorontalo Utara PADnya memang kecil ya. Jalan keluar lainnya selain pihak ketiga, adalah TAPD melakukan koreksi sejumlah anggaran yang belum dimanfaatkan. Seperti perjalanan dinas, rapat rapat, dan kegiatan yang diangap bisa ditunda untuk anggaran pemilu,” kata Ismail Pakaya.
Kata Pj Gubernur lagi, pertemuan ke mendagri siang nanti, salah satunya adalah menanyakan sikap apa yang akan dilakukan jika ada daerah yang dananya tidak mencukupi 40 persen dialokasikan untuk pemilu.
“ Biar TPAD nya bisa mendengar langsung dari dirjen keuangan, langkah langkah apa yang akan dilakukan oleh daerah masing masing termasuk Gorontalo Utara,” tukas Ismail Pakaya.
Diakui oleh Ismail Pakaya, sekalipun Pemda Gorontalo Utara bisa anggaran dana pemilu tahun 2023 nanti. Tapi diakuinya itu terlalu beresiko.
“ Tahapan Pilkada itu mulai Januari. Sedangkan diawal tahun tersebut, anggaran di pemerintah itu belumlah berjalan normal. Jangan sampai sudah dibutuhkan KPU dan Bawaslu tapi anggarannya belum bisa disediakan,” kata Ismail Pakaya lagi.
Sehingga itu ia berharap hasil pertemuan dengan Dirjen Keuangan siang nanti bersama TPAD Gorut dan beberapa daerah lain di Gorontalo bisa ada solusi yang bisa menyelesaikan persoalan ini****
