Headlines

Gorontalo Utara butuh Bupati Kreatif –‘Cerdas’ Mencari Duit

893
×

Gorontalo Utara butuh Bupati Kreatif –‘Cerdas’ Mencari Duit

Sebarkan artikel ini
  • Editor : Sahril Rasid
  • Penulis : Indra,LA

GORONTALO (RG.COM)—Kabupaten Gorontalo Utara ke depan sepertinya harus memiliki bupati yang bukan hanya cakap memimpin.

Tapi memiliki kemampuan mencari duit (anggaran), jika tidak kesulitan keuangan yang dihadapi sekarang akan terus berlanjut sampai pemerintahan berikutnya.

Kesulitan keuangan yang dialami Gorut sekarang tidak hanya kesulitan membayar gaji, tetapi juga tidak bisa membiayai Pemilu.

Sumber di DPRD Gorontalo Utara mengungkapkan. Dengan adanya  kebijakan penggunaan DAU tidak seperti dulu lagi, dimana Pemda bebas menggunakan untuk apa saja, sekarang sudah ditentukan, pertama untuk Kesehatan, kemudian Pendidikan, PU dan P3K.

Kalau kebijakan ini tetap harus diterapkan maka, Gorut tidak bisa apa apa. Makanya sekarang ini Pi Gubernur Gorontalo mengajak tim dari Pemkab Gorut ke pusat untuk meminta agar kebijakan itu ditunda dulu.

Pasalnya Gorut benar benat dalam kesulitan, pertama PAD rendah yang kedua Pemkab sudah mulai bayar PEN sebesar 29 M perbulan.

Seperti diberitakan kenarin Gorut sedang dilanda kesulutan keuangan, betapa tidak, 25 anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara terancam tak terima gaji hingga Desember 2023 ini.

Tak hanya itu, lebih parahnya juga mereka harus mengembalikan uang yang telah digunakan karena telah melebihi estimasi yang direncanakan.

Hal ini merujuk pada surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 18 Juli 2023 yang ditujukan kepada semua pimpinan OPD, termasuk Sekretariat DPRD.

Surat yang tandatangani Sekda Suleman Lakoro itu bernomor 900/BKGorut/340/VII/2023 bersifat penting dengan lampiran 2 lembar perihal Penyampaian dan Permintaan Data.

Isi dalam surat itu menjelaskan, surat diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat TAPD terkait pemulihan anggaran yang bersumber dana pada APBD tahun anggaran 2023 dan penyesuaian SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Jika demikian dan hal itu disetujui, tentu akan ada penundaan pelaksanaan anggaran dan DPRD Gorontalo Utara ikut menerima imbasnya.

Sedikitnya ada 7 poin dalam surat tersebut yang pada intinya menyatakan terdapat anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan sesuai dengan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022.

Akibatnya mengganggu arus kas RKUD dan jalannya pemerintahan. Sehingga perlu dilakukan penundaan/pending pelaksanaan anggaran tahun 2023 yang mekanismenya diserahkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan OPD menyampaikan data apa saja yang ditunda.

Untuk anggaran yang ditunda atau dipending tersebut bersumber dari DAU yang melampaui sumber dana dan penyesuaian penggunaan SILPA.

Dan menginstruksikan penyesuaian Rencana Anggaran Kas (RAK) pada aplikasi FMIS/SIMDA sebagai dasar penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan ke-III.

Data tersebut juga akan menjadi pedoman dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023. Untuk data yang dimintakan tersebut paling lambat ditunggu Senin 24 Juli 2023.

Terinformasi untuk anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Gorut tahun anggaran 2023, Rp. 34.099.218.130,00 dan yang dimintakan untuk dibekukan atau dipending pelaksanaannya senilai Rp. 19.295.512.251,00.

Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, jika benar demikian, maka sisa anggaran yang ada di DPRD yang dapat dilaksanakan hanya kurang lebih Rp 14 Miliar.

Namun demikian, terinformasi lagi, sampai saat ini anggaran yang telah terealisasi senilai Rp 16 Miliar.

Hal itu berarti ada sekitar Rp 2 Miliar yang harus dikembalikan lagi oleh anggota DPRD Gorut.

Dan mereka tidak akan menerima gaji terhitung hingga Desember 2023. Terhadap surat yang telah beredar tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Gorut, Roni Imran angkat bicara.

Pada dasarnya dijelaskan Roni, surat tersebut masih akan dirapatkan bersama. Artinya, surat tersebut tidak serta merta berlaku dan disetujui.

Demikian juga disampaikan Aleg PAN Rahmat Lamaji. Ia menegaskan, surat tersebut masih akan dirapatkan bersama.

“Iya, itu kan baru surat, namun untuk selanjutnya masih akan ada rapat lagi untuk dibahas bersama,” tegasnya.

Menariknya sudah dua kali Pemda menyurat, terkait kebijakan penting di daerah itu, tetapi hanya ditandatangani oleh Sekda Gorut, Suleman Lakoro.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *