Berpotensi Timbulkan Permasalahan dan Ganggu Kondusifitas Daerah
GORUT (RG.COM) – Pengelolaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) tahun anggaran 2023 ini menuai sorotan.
Adalah Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Gorut yang menyorot kondisi pengelolaan keuangan di daerah itu.
Fraksi Partai NasDem menilai, ada beberapa hal terkait pengelolaan anggaran yang sedang berjalan pada tahun 2023 dan ini dinilai bisa mengganggu kondusifitas daerah.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kapasitas fiskal kita dalam APBD tahun anggaran 2023, sesungguhnya sangat rendah,” ungkap Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Gorut,
Lanjut Mikdad, keadaan tersebut kemudian ditambah dengan berkurangnya pendapatan yang bersumber dari Silpa atau pendapatan dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran tahun 2022.
“Berkurangnya pendapatan, justru di sisi lain belanja daerah bertambah akibat beban anggaran untuk membayar cicilan hutang Dana PEN, membayar gaji PPPK yang telah direkrut tahun ini, serta kewajiban daerah mengalokasikan Dana Hibah Pilkada sebesar 40% pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebagaimana yang diharuskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.9.1/145/SJ,” jelasnya.
Selain menghadapi problem fiskal seperti itu, kata Mikdad, daerah saat ini dihadapkan pula pada keharusan untuk konsisten mengalokasikan anggaran sesuai Mandatory Spending.
Untuk Pendidikan sebesar 20% dari APBD sebagaimana amanat UUD 1945, untuk Kesehatan sebesar 10% dari APBD sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk Infrastruktur Daerah sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) sesuai UU APBN, dan untuk ADD sebesar 10% dari dana perimbangan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tentu menambah pelik pengelolaan APBD tahun anggaran 2023.
“Begitu peliknya permasalahan anggaran yang kita hadapi tersebut, memaksa Fraksi kami, Fraksi Partai Nasdem mengingatkan Bupati dan Pemerintah Daerah untuk kiranya segera mengantisipasinya dengan cara mencari solusi yang komprehensif guna menghindari terjadinya kerunyaman dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2023,” tutur Mikdad.
Bahkan lanjut kata Aleg Dapil Monano – Anggrek itu, pihaknya berharap jangan sampai terjadi gagal bayar di tahun berjalan ini karena pasti hal tersebut secara umum dapat menggangu kondusifitas daerah.
“Gejala akan terjadinya kerunyaman anggaran di tahun ini mulai terasa, misalnya dengan adanya beberapa tuntutan masyarakat agar Pemerintah Daerah segera membayarkan hak-hak mereka yang belum terbayarkan sebagaimana protes mereka yang disampaikan di DPRD dan juga sudah diviralkan melalui media sosial,” bebernya.
Pada dasarnya, kata dia, Fraksi Nasdem mengharapkan kiranya Bupati bersama jajarannya untuk berkonsentrasi penuh menyelesaikan permasalahan anggaran yang dihadapi tahun ini.
“Paling tidak memastikan semua tagihan pihak ketiga harus terbayarkan guna menghindari daerah dari tuntutan secara perdata yang tentu lebih menambah beban anggaran daerah,” tukasnya.
Tak hanya soal itu, Mikdad mengatakan, pihaknya juga berharap Bupati bersama jajarannya harus memastikan bahwa gaji dan tunjangan ASN, baik PPPK dan PNS serta PTT,GTT, Guru-Paud, Para Imam, dan Pemangku Adat agar dipastikan akan terbayar hingga bulan Desember tahun ini.
“Semua itu dimaksudkan sebagai usaha preventif agar tidak timbul permasalahan yang akan mengganggu kondusifitas Daerah dalam menghadapi Pemilu 2024,” tegasnya.
Terakhir Mikdad menyampaikan, Fraksi Partai Nasdem perlu menegaskan, terhadap permasalahan anggaran yang dihadapi Pemerintah Daerah atau apapun permasalahan yang dihadapi daerah.
“Kami Fraksi Partai Nasdem dan tentu dengan Fraksi-Fraksi lain di DPRD manakala diminta ikut mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, kami senantiasa bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik demi kebaikan kita bersama, demi daerah dan tentu demi rakyat Gorontalo Utara yang kita cintai. Semoga rakyat selalu percaya kepada kita, dan Allah SWT senantiasa meridhoi perjuangan kita semua,” pungkas Mikdad. (RG-56)
