editor : Sahril Rasid
Kontributor berita / foto : Iwan Karim
GORONTALO (RG-COM) Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,melalui Deputi Khusus perlindungan anak mulai melakukan verivikasi lapangan untuk penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 Selasa (23/5/2023), di Kabupaten Pohuwato.
Kegiatan yang berlangsung di ruang pola kantor bupati dihadiri Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, Sekertaris Daerah, Iskandar Datau, Kepala DP3AP2KB, Hamkawaty Mbuinga, pimpinan OPD, camat dan kepala desa.
Deputi Khusus Perlindungan Anak melalui daring menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya bagi gugus tugas KLA yang telah melakukan evaluasi KLA secara mandiri melalui aplikasi KLA berbasis WEB.
Lebih lanjut Deputi Khusus Perlindungan Anak menyampaiakan, gubernur, bupati, wali kota atau pimpinan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di provinsi, kabupaten, kota serta dapat
dilakukan evaluasi secara berkala dalam setiap tahun sesuai kewenangannya dan juga dapat melakukan pembinaaan serta bimbingan dikawasan KLA dan juga mampu menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan serta memfasilitasi secara teknis baik dari ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.
“Untuk mewujudkan penyelenggaraan KLA dapat dilakukan dengan 5 tahapan yakni perencanaan KLA, pra KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA dan penetapan predikat KLA, dan saat ini kita berada pada tahap pelaksanaan KLA 2023″,ungkapnya.
Sementara itu, Wabup Suharsi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian P3A yang telah menetapkan Kabupaten Pohuwato sebagai nominator Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023. Tentu ini pula berkat jerih payah Dinas P3AKB bersama OPD terkait dalam penyajian data-data pendukung sesuai format yang ada.
Lebih lanjut wabup juga menyampaikan pemerintah daerah yang memiliki visi sehat, maju sejahtera (SMS) terus mendorong segenap OPD, kecamatan hingga desa dan kelurahan untuk terus berbenah agar terwujudnya kabupaten yang layak anak, dengan harapan program pembangunan yang dilaksanakan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh anak di Kabupaten Pohuwato.
Wabup Suharsi menambahkan, terkait program desa ramah perempuan dan peduli anak dimana daerah kami dijadikan sebagai pilot projek oleh Kementerian P3A.
“Kami selaku pemerintah dan segenap jajaran sangat mengapresiasi hal ini, karena program ini membawa dampak yang luar bisa terhadap kesejahteraan perempuan dan anak”,pungkasnya.
Diketahui bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah merupakan urusan wajib pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota.###
