GORONTALO (RG)–Langkah partai Golkar menampung Thariq Modanggu tidak menggangu komunikasi politik antar partai di DPRD Gorut. khususnya dengan partai lama Thariq Modanggu, PDI-Perjuangan.
Seperti dikatakan Hamzah Sidik Soal pindah partai bagi kalangan politisi itu bukan hal yang tabuh. Karena politisi sekelas Thariq Modanggu dan partai PDI-Perjuangan dan Golkar merupakan partai cukup dewasa dalam menentukan arah politik.
” Perlu saya tegaskan Golkar, PDI-Perjuangan dan partai lain sudah cukup matang dan dewasa dalam berpolitik. Termasuk dalam menentukan kepentingan politik,” Kata Hamzah lagi.
Sehingga itu, tugas dan komunikasi politik seluruh perwakilan partai di DPRD Gorut berjalan normal normal saja.
” Tugas dan kewenangan DPRD itu pengawasan, legislasi dan butjeting. silahkan kepada aleg dari partai manapun melakukana tugasnya kepada bupati, Golkarpun akan melakukan hal yang sama,’ ujar Hamzah Sidik.
Tapi jika pengawasan itu sifatnya ‘mengganggu’ dalam artian segaja mengskreditkan kerja kerja bupati dan kebijakan bupati. maka Golkar akan membela dalamm konteks menegakan aturan sebenarnya,kata Hamzah Sidik.
Tapi sejauh ini sekalipun seluruh aleg di DPRD Gorutsering berbeda pandangan tapi selalu mengutamakan kepentingan pembangunan dan keejahteraan rakyat tidak ada hal hal yang,’ kata Hamzah lagi.
MUNDUR PARTAI GOLKAR
Ketua DPD II Golkar Gorontalo Utara Hamzah Sidik resmi meletakan jabatannya sebagai Ketua DPP II Golkar. Ia menyatakan mengundurkan diri dengan menyerahkan surat pengunduran diri ke DPD I GOlkar Gorontalo.
Ini semua dilakukannya, demi Thariq Modanggu agar segera diangkat dan dikukuhkan sebagai Ketua DPD II Golkar Gorontalo Utara.
” Surat pengunduran diri saya, sudah saya serahkan ke DPD I Partai Golkar, melalui sekretaris partai,” tegas Hamzah Sidik dengan intonasi suara yang meyakinkan.
Diakuinya, upaya pengunduran diri sebagai upaya mempercepat proses rektrukturisasi kepengurusan di internal partai Golkar Gorut. Dengan surat tersebut, nantindya DPD I Golkar akan melakukan rapat dan menunjuk seorang Plt DPD II Golkar sekaligus dengan kewenangan tugas yang harus dilaksanakan.
” Apa yang akan dilakukan, apakah hanya mengisi kekosongan ketua dan sekrertaris, atau nantindya secara struktur akan dibongkar, tinggal tergantung. Hanya saja, kursi sekretaris memang kosong. Saya tidak sempat melakukan pengisian, karena keburu ada ada perubahan kebijakan politik,’ tegas Hamzah. (riel/rg)
