GORONTALO (RAGORO) – Nasi sudah menjadi bubur. Mungkin pribahasa itu dapat menjadi gambaran atas polemik yang terjadi terkait pembongkaran Plat Duiker milik warga Tolangohula oleh pihak PT PG Gorontalo.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase mengatakan, seandainya General Manager (GM) PT PG Gorontalo, Mbantu Karo Karo hadir dalam rapat dengar pendapat, Selasa (7/2), mungkin perlawanan warga masyarakat Tolangohula tidak akan terjadi.
Seperti diketahui, Rabu (8/2) kemarin, akses jalan desa dan kabupaten yang biasa dilewati pihak perusahaan telah ditutup warga masyarakat setempat.
Terinformasi, penutupan jalan akan terus dilakukan sembari menunggu hasil rapat DPRD Kabupaten Gorontalo dengan pihak perusahaan yakni General Manager PT PG Gorontalo, Mbantu Karo karo.
“Kalau seandainya dia (GM PT PG Gorontalo) datang saat kita undang, tentu rekom kita diperbaiki lagi (plat duiker) ya dan tidak terulang lagi. Tapi, karena dia tidak datang hargai lembaga kita, jadi lain ceritanya,” terangnya.
Selama ini kata Syam, sebagai lembaga perwakilan rakyat, siapa pun yang diundang pihaknya, selalu datang.
“Kita undang rapat kerja dengan Polres dan Kejaksaan saja datang ke sini. Mereka ikut rapat bersama. Sama halnya juga kalau kita datang untuk rapat kerja. Artinya, institusi vertikal saja menghargai, tapi ini GM tidak ada. Bahkan, terinformasi, Pak Bupati sempat mengundang beberapa kali tidak pernah dihargai,” imbuh Syam.
Yang jelas kata politisi PPP ini, sembari menunggu itikat baik GM PT PG Gorontalo, untuk hadir menemui pihak DPRD dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, warga masyarakat masih akan mengamankan aset-aset mereka yang sudah rusak.
“Dan itu kami tidak melarang. Hanya kita pesan jangan anarkis. Situasi kondusifitas tetap dijaga dan jangan sampai bentrok dengan karyawan. Karena pasti akan dibentur-benturkan,” tukasnya.
Ia pun menegaskan, soal penutupan akses jalan oleh masyarakat tidak ada hubungan dengan aktivitas pabrik.
“Silakan jalan saja. Ini tidak ada hubungan dengan aktivitas pabrik. Tapi kondisi arogansi dari oknum-oknum perusahaan, inilah yang harus kita tindaki dan kita mau ini diketahui pimpinan pusat,” tandasnya. (RG-56)
