GORUT (RAGORO) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp 91,8 miliar.
Hal itu terjadi karena anggaran belanja melebihi pendapatan. Anggaran Belanja sebesar Rp 799,6 miliar, sedangkan Pendapatan sejumlah Rp 707,8 miliar.
Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Gorut, Matran Lasunte sebagai pelapor Banggar terhadap laporan hasil pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023, saat rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II, Rabu (30/11) kemarin.
Matran merinci sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Pada pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD telah menetapkan target pendapatan sebesar Rp. 707.827.112.155, dari beberapa sumber,” ungkap Matran.
Target tersebut direncanakan bersumber dari PAD sebesar Rp.37.444.688.155,- yang terdiri dari pajak daerah RP.11.110.730.126, retribusi daerah Rp.8.442.420.000, kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.4.379.121.359, dan lain-lain PAD yang sah Rp.13.512.416.670.
Kemudian pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 670.382.424.000, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp 646.744.424.000 transfer antar daerah Rp 23.638.000.000.
Sedangkan untuk belanja daerah sesuai kebijakan yang telah dibahas sebesar Rp 799.685.027.093 yang meliputi belanja operasional sebesar Rp 482.368.948.215.
Belanja operasional diperuntukan untuk belanja pegawai Rp 283.166.371.255, belanja barang dan jasa Rp 180.923.608.568, belanja bunga (Pinjaman PEN) Rp.7.736.499.217 belanja hibah Rp 9.382.469.175, dan belanja bantuan sosial Rp.1.160.000.000.
Belanja modal, dengan total belanja sebesar Rp 181.872.969.878 yang diperuntukkan untuk belanja modal tanah Rp. 2.810.050.000, belanja peralatan dan mesin Rp.17.739.953.969.
Kemudian belanja gedung dan bangunan Rp. 27.016.662.001, belanja jalan, jaringan, irigasi Rp.131.549.400.373, belanja aset tetap lainnya Rp. 2.756.903.535
“Untuk belanja tak terduga kita sepakati sebesar Rp 1,5 miliar,” imbuh Matran.
Selanjutnya belanja transfer, sebesar Rp 133.943.109.000 yang diperuntukkan untuk belanja bagi hasil ke desa Rp 1.000.000.000, dan belanja bantuan keuangan Rp 132.943.109.000.
“Dengan demikian, jika memperhitungkan besaran pendapatan dan total belanja daerah, maka apbd tahun anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp.91.857.914.938,” ujar Matran.
Dengan posisi defisit yang begitu besar, maka lanjut Matran, harapan satu-satunya untuk menutupi besarnya defisit adalah bersumber dari pembiayaan netto.
Pembiayaan daerah dimaksud meliputi :
penerimaan pembiayaan daerah, yang bersumber dari perkiraan silpa tahun 2022 sebesar Rp 108.407.914.938.
Silpa tersebut akan pengeluaran pembiayaan, ditetapkan sebesar Rp 16.550.000.000 yang diproyeksi untuk penyertaan modal sebesar Rp 1.500.000.000 dan pembayaran cicilan PEN yang jatuh tempo Rp 15.050.000.000.
“Dengan demikian pembiayaan netto dapat diperhitungkan sebesar RP. 91.857.914.938, sehingga posisi APBD 2023 ditetapkan dalam posisi berimbang,” pungkas Matran. (RG-56)
