DEKABGOR – Ketua Komisi 1 DPRD mendesak KemenPAN mengeluarkan edaran tentang pembatalan dirumahkannya tenaga honorer sebagaimana pemberitaan Kemenpan sendiri baru baru ini.
” Jadi DPRD kabupaten Gorontalo komisi 1 akan sangat menyayangkan penghapusan tenaga honor akan terjadi di 2023. Dengan melihat stetmen Mentri tanggal 15/9 kemarin bahwa akan membatalkan surat edaran Mendagri sebelumnya 185 tentang penghapusan tenaga honorer, maka DPRD mendorong tidak hanya lewat pidato, tetapi harus keluarkan peraturan pengganti atas surat edaran 185 tersebut. ” Ujar Pudin.
Kenapa?. Karena surat edaran ini sampai sekarang menjadi pegangan dari seluruh daerah, walaupun rata rata daerah menolak atas dirumahkannya, penghapusan tenaga honorer ini. ” Ini kan kasihan,” tambahnya.
Salah satu contoh yang terjadi di Kabupaten Gorontalo saat ini.
Tenaga honorer yang dibutuhkan untuk memenuhi kuota ASN dan PNS itu sekitar 12 ribu, yang terpenuhi saat ini hanya 6000 lebih ditambah dengan ASN.
Dengan begitu pun kita masih sangat kurang, apalagi ia sampai dirumahkan lagi. Apalagi dirumahkan ini mereka akan menjadi tenaga PPPK atau audchorsing. Tapi hari ini permasalahan yang terjadi beban pembiayaan belum jelas. Contoh yang dialami oleh kita pemerintah, 500 lebih tenaga honorer kita yang di PPPK kan dan di CPNS kan itu menjadi beban APBD.
“Nah, knp hari ini rata2 seluruh daerah sedikit yang mengusulkan untk formasi untk PPPK walaupun kebutuhan kita
masih sangat banyak, krn ketidak pastian akan adanya penganggaran atas penggajian mrk. Contoh d daerah kita,
tahun lalu kita mengusulkan 2000 lebih formasi unrk PPPK dan semua d setujui tetapi pada saat penganggaran
keluarlah surat mentri keuangan yang menegaskan bahwa seluruh konsekwensi dari penggaran atas PPPK d
bebankan dalam APBD sementara DAU kita di kurangi, dan ini rata2 d alami oleh seluruh daerah.” ujar Pudin.
Yang kedua daerah Sulawesi atau daerah timur, berbeda dengan daerah pulau Jawa. Pulau Jawa sudah banyak perusahaan, rata rata lulusan perguruan tinggi dan SMA yang tidak melanjutkan lagi perkualiannya atau lanjutan studi itu pasti mereka lari bekerja di perusahaan perusahaan. Kalau wilayah timur itu masih kurang.
Contoh Gorontalo saat ini, setiap tahun ada kelulusan hampir 2000 khusus perguruan tinggi, tahun depan tahun depan juga. Kalau ini ditutup, mereka akan kerja dimana ?. Perusahaan kita kurang. Maka itu adalah salah satu angka penambah pengangguran diprovinsi dan khususnya di Kabupaten Gorontalo. Ini harus dipikirkan oleh Pusat.
“Bahwa sangat beda antara pulau Jawa dan Sulawesi. Sedangkan pulau Jawa saja menolak dengan ini apalagi kita diwilyah timur.” Jelas Pudin.
Maka dari itu kami meminta Menpan RB untuk segera mengeluarkan surat pembatalan terhadap penghapusan tenaga honorer.
Kita minta ini tetap masih dibuka terus. Kasihan para SDM kita, baik lulusan perguruan tinggi orang tua moreka sudah dengan susah payah mencari biaya kuliah demi masa depan anak2nya, tapi pada akhirnya setelah selesai studi pemerintah justru menutup ruang moreka untuk mendapatkan pekerjaan melalui jalur pemerintah. karena mereka susah mencari pekerjaan.
Karena rata rata jika kita sudah selesai kuliah langsung akan mencari objek pekerjaan, karena belum bnyak pihak swasta yang bisa menampung mereka.
” Jadi kami meminta segera keluarkan edaran, bukan hanya sekedar pidato
Sebagai bentuk konsekuensi pembatalan edaran 183 kemarin.
Jika memang serius maka sediakan anggaran dengan APBN. Karena APBD kita akan susah mengatasinya, kalau perlu tambah DAU kami didaerah,” tutup Syarifudin Bano S.Sos Aleg 3 Periode dari partai Demokrat Dari Dapil Boliyohuto Cs. (*)
