GORONTALO (RAGORO)–Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer menjelaskan polemik Pokok Pokok Pikiran (POKIR) yang disuarakan sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Diwawancarai Wartawan Harian Rakyat Gorontalo, Penjagub Gorontalo itu mengatakan prinsipnya pemerintah provinsi Gorontalo mengakomodir pokir. Hanya saja, harus sesuai dalam RKPD dan SIPD yg proses penyusunannya sejak bulan januari sampai dengan bulan juni 2022.
” Ini juga sepertinya yang harus dikomunikasikan. khususnya administrasi di DPRD dengan dinas terkait, dalam hal ini Bappeda,” kata Hamka Hendra Noer.
Diakuinya fakta yang terjadi adalah, ada sebagian pokir yang tidak terjabarkan dalam SIPD. Sedangkan pemasukan data ke SIPD sudah berakhir, sehingga munculah anggapan, Pemprov tidak mengakomodir. Padahal tidak demikian,” ujar Hamka Hendra Noer.
Ditanya soal solusinya ? Hamka menerangkan, ia tidak mau melanggar aturan yang ada. Sehingga itu, ia akan menkonsultasikan ini dengan mendagri.
Apa SIPD yang sudah ditutup itu bisa di buka kembali. ” Saya berencana mengkonsultasikan ini dengan Mendagri, bersama sama dengan pihak DPR. Biar semua menjadi terang memderang.
Diakuinya dengan adanya SPID ini mekanisme administrasi ini agak berubah. “Biasanya mungkin anggaran POKIR itu gelondongan turun. Tapi sekarang ini tidak demikian, mungkin ini yang juga perlu dimantapkan alur birokrasinya,’ ujar Hamka Hendra Noer.
Disentil rumor yang beredar khusus untuk Pokir Deprov mengusulkan anggaran 150 miliar ? ” Tepatnya tidak demikian. Untuk angkanya saya no comment, ” kata Hamka.
Dibandingkan pemerintahan lalu, POKIR DPR berapa ? ” kalau itu saya tidak tau persis, apa ada apa tidak. saya cek dulu pastinya,’ Kata penjagub.
Namun yang pasti menurutnya, Pemprov akan membahas ini dengan baik, karena ini menyangkut masalah kebutuhan rakyat, tanpa harus menabrak aturan yang berlaku.
Disentil terkait tugas lainnya. Hamka Hendra Noer menjelaskan, kalau dirinya memang selain fokus pada pengembangan ekonomi, UMKM,SDM. Agenda terdepan, bagaimana mengawal persiapan dan memaastikan Pemilu terlaksana. Pemilu legislatif, pilpres dan terlaksana pilkada yang nantinya menghasilkan kepala daerah, sesuai dengan pilihan rakyat. (riel)
