KABGOR – Ada lima poin yang menjadi bahan utama dalam deklarasi kelapa nusantara ini. Salah satunya tentang organisasi. Nelson menjelaskan Kementerian BPN/Bappenas harus menjadikan kelapa sebagai komoditi prioritas Indonesia.
Dengan penetapan ini maka ada alokasi yang mencukupi untuk pengembangan kelapa di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, maka infrastruktur kelapa bisa dibantu. Saluran-saluran di area perkebunan kelapa merupakan infrastruktur yang dimaksud.
Pembuatan saluran ini ujar Nelson memerlukan campur tangan pemerintah karena memerlukan biaya yang besar. Di sisi lain pertanian kelapa Indonesia saat ini sebagian besarnya dilakukan oleh rakyat kecil.
Peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam kelapa ujar Nelson harus segera dilakukan. Tanpa adanya peningkatan maka hilirisasi industri kelapa tidak akan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata. “Pemberdayaan harus dilakukan di sini,” ujarnya.
Untuk menyatukan semua stake holder kelapa Nelson mengatakan akan membentuk konsorsium. Isinya ada pemerintah, industri kelapa, pegiat kelapa dan petani kelapa. Konsorsium ini akan menjadi wadah komunikasi memecahkan masalah kelapa yang efektif.
Nelson menyebut akan membawa rumusan kelapa dalam pertemuan ini ke Presiden Republik Indonesia. Sebab pemerintah adalah pemilik dan pihak paling berkepentingan terhadap kelapa dan kejayaannya. “Kami akan laporkan ini ke Pak Presiden,” ujar Nelson.
Menurunnya perhatian pemerintah terhadap kelapa memberikan kontribusi paling besar terhadap menurunnya pamor kelapa di nusantara.
Padahal, masalah dari hulu hingga hilir yang komplek memerlukan campur tangan pemerintah untuk mengurai ruwetnya masalah kelapa di negara kepulauan ini.
Menurut Nelson, minimnya campur tangan pemerintah menyebabkan masalah teknis yang dihadapi pelaku pertanian kelapa dan industrinya terus menumpuk dan tidak banyak yang bisa diselesaikan.
Banyaknya lahan pertanian kelapa yang berada di area penduduk ujar Nelson menjadi masalah utama enggannya pelaku industri masuk ke area hulu kelapa. Akibatnya pertanian kelapa otomatis langsung dipegang oleh petani tradisional.
Dampaknya luasan kelapa tidak bertambah. Malah memiliki tren menurun.
Di bagian hilir nasib kelapa tidak jauh berbeda. Industri UMKM yang coba didorong para pemerintah daerah penghasil kelapa yang tergabung dalam Kopek belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Apalagi harga kopra yang merupakan produk jual di kalangan rakyat tidak kunjung membaik.
Nelson tidak memungkiri bahwa ada beberapa daerah mampu menjadikan kelapa sebagai pendorong peningkatan ekonomi.
Namun secara umum jauh dibandingkan dengan sawit yang menjadi primadona komoditas non migas. Padahal sawit bukan tanaman asli Indonesia dan memiliki sifat yang kurang bersahabat dengan lingkungan.
Nelson menawarkan kelapa sebagai solusi masalah lingkungan di Kalimantan dan Indonesia. Sebab kelapa bisa tumbuh dilahan kurang subur bekas kegiatan pertambangan.
Nelson menjelaskan bahwa kelapa memiliki kemampuan untuk memerbaiki tanah. Sebagai sumbangsih dan dukungan terhadap IKN, Kopek akan menanam semua jenis kelapa di area konservasi milik Borneo Orangutan Samboja Foundation (BOSF) yang juga masuk dalam area IKN. Area ini akan dijadikan pusat plasma nutfah nusantara.
“Dalam lima tahun ke depan, taman kelapa ini akan menjadi area agrowisata kelapa di IKN,” ungkas. (*)
