PEMKOT (RAGORO)- Hingga saat ini realisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari dana PEN (Pemulihan ekomi nasional) tahun 2020 untuk Kota Gorontalo berjumlah Rp44, 076.247.723 setara 25,80 persen dari total Rp.170.817.751.781 yang sudah ditransfer oleh PT.SMI (persero). Adapun jumlah paket yang sudah berkontrak senilai Rp.115.638.620.204 setara 39,26 persen dari 162 paket pekerjaan yang sudah disusun sebagaimana dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja/Kegiatan) untuk 8 kegiatan proggram prioritas di Kota Gorontalo dan telah bekontrak sebanyak 69 paket pekerjaan atau setara 42,59 persen terealisasi. “Adapun permasalahan yang terjadi, pertama dikarenakan adanya sikap kehatihatian dalam dalam berkontrak dan faktor eksternal yang cukup mengganggu. Kemudian, adanya perubahan regulasi (klasifikasi nominal tender; fluktuasi harga, peningkatan pajak pertambahan nilai/PPN menjadi 11 persen) sehingga dilakukan tender ulang, “ujar Walikota Marten A. Taha dalam pointer audiensi bersama PT. SMI (Persero) belum lama ini.
Lanjut, kemudian terkait dengan progres pekerjaan yang memiliki deviasi lebih dari 30 persen, sehingga menghambat proses penyerapan anggaran, dikarenakan faktor cuaca dan keterbatasan alat. Mengingat saat ini di Kota Gorontalo kata Marten, bukan hanya terdapat PEN Kota Gorontalo, namun juga kegiatan dan pekerjaan yang dibiayai oleh PEN Provinsi Gorontalo. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa persentase nilai kontrak kata Marten, baru mencapai 39,28 persen. Maka dalam surat permohonan nomor 050/Bapppeda-psik/404/2022 tanggal 18 februari 2022, belum dapat mencantumkan besaran sisa hasil tender (SHT) karena hal tersebut. “Pada kesempatan ini, apakah SHT tersebut bisa untuk membiayai kegiatan yang mengalami kekurangan anggaran (misalnya SHT kegiatan peningkatan kapasitas jalan bisa digunakan untuk kegiatan optimalisasi SPAM Kota Gorontalo), untuk peningkatan kapasitas jalan Kota Gorontalo pada Sub item pengadaan alat bantu utama (pengadaan backhoe loader) dapat diganti dengan mini hydrolic excavator tanpa harus meminta persetujuan dari DJPK (sama seperti perubahan alat kesehatan di rumah sakit otanaha pada tahun 2021, hanya persetujuan dari PT. SMI). Karena, menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta penyesuaian harga sesuai dengan harga terbaru dari penyedia, “jelas Marten.
Dan untuk rumah sakit otanaha, akan dilakukan perubahan alat kesehatan, karena alat kesehatan (mobile pcr dan pendukungnya) tidak mendapatkan persetujuan dari kemenkes, disertai dengan melandai penyebaran covid-19 di kota gorontalo yang sudah kembali normal. Mengingat saat ini sudah memasuki masa endemi untuk rumah sakit aloei saboe, setelah mendengarkan penjelasan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, bahwa untuk reviu amdal harus dilakukan penyesuaian atas dokumen tersebut, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran, pihak rumah sakit aloei saboe sudah menambahkan anggaran melalui APBD.(lev).
