BOTU (RG) – Dalam merealisasikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, sebagai tindaklanjut atas kegiatan jaring aspirasi di setiap masa reses, tidak dipungkiri membutuhkan dukungan sinergitas dan koordinasi dari sejumlah program yang lazim digelar pemerintah secara tahunan, sampai ditingkatan pemerintah desa/kelurahan. Seperti contoh pada kegiatan berjenjang akan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga di musrenbang nasional di tingkat pusat. “Karena satu sama lain, ada pokir-pokir DPRD yang berkembang di setiap musrenbang yang berjenjang dari desa/kelurahan hingga di pemerintah pusat itu. Dimana, dalam setiap agenda reses yang kita (Deprov) lakoni, ada keterlibatan para kepala desa/lurah, yang senantiasa menghadirinya,” ungkap dua anggota Deprov, dari Fraksi Golkar Oktohari Dalango dan Fraksi Nasdem-Amanat, Yuriko Kamaru, disela-sela rehat atau break paripurna persetujuan konsep Pokir-pokir DPRD, Selasa (1/3).
Artinya, dua anggota Deprov lainnya, Yeyen Saptiani Sidiki dari Fraksi Partai Golkar dan Ismail Alulu dari Fraksi Nasdem-Amanat, menambahkan, harus ada pula dukungan koordinasinya dari Bappeda kabupaten/kota se provinsi Gorontalo. “Karena dari hasil-hasil reses yang kita akomodir, itu ada kewenangan yang menjadi tanggung jawab (pemerintah) kabupaten/kota. Olehnya, perlu pula pemerintah provinsi mengkoordinasikan, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintahan masing-masing,” jelas mereka, senada. (ayi)
Sinergitas Pokir DPRD, Dari Musrembang hingga Koordinasi Bappeda Kabupaten/Kota
