GorutPemkab Gorut

Pemda Diingatkan Hindari Praktek Korupsi, Indra : Wajib Kita Patuhi

192
×

Pemda Diingatkan Hindari Praktek Korupsi, Indra : Wajib Kita Patuhi

Sebarkan artikel ini
Bupati Gorut, Indra Yasin didampingi Penjabat Sekda Gorut, Suleman Lakoro saat mengikuti rapat kerja (raker) bersama Mendagri, Tito Karnavian, Ketua KPK RI, Firli Bahuri dan Kepala LKPP, Azwar Anas yang dilaksanakan secara virtual. (Foto : hmskominfo_gorut)
GORUT (RAGORO) – Senin (24/1) kemarin, Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin mengikuti rapat kerja (raker) bersama Mendagri, Tito Karnavian, Ketua KPK RI, Firli Bahuri dan Kepala LKPP, Azwar Anas.
Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Pj Sekda Gorut), Suleman Lakoro dan pimpinan OPD terkait lainnya, Bupati Indra mengikuti raker tersebut secara virtual dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gorut.
Raker tersebut kaitan dengan evaluasi program strategis kegiatan pemerintah daerah. Di hadapan awak media ketika diwawancarai usai rapat tersebut, Indra mengaku ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKPP.
“Intinya raker tersebut dalam rangka membahas mengenai pencegahan korupsi. Jadi, menjelang pelaksanaan pembangunan di awal tahun 2022 ini, pada prinsipnya Mendagri meminta kita para kepala daerah harus peka untuk bagaimana pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Dan kaitan dengan itu, Indra mengatakan ada tiga hal yang disampaikan Mendagri. Yang pertama, perbaikan sistem.
“Jadi, sistem dalam pemerintahan yang nanti membuka peluang terjadinya korupsi, diminta oleh Mendagri untuk diperbaiki. Salah satunya yang memungkinkan, yakni, biaya-biaya politik yang nantinya ada calon kepala daerah yang duduk berpotensi untuk itu, makanya sistemnya diperbaiki ke depan,” terang Indra.
Dan soal perbaikan sistem tersebut, lanjut kata Indra, pihak KPK menyarankan, agar perbaikan itu dalam pemilihan kepala daerah, apakah gubernur, bupati maupun wali kota.
“Kalau saat ini, pemilihan langsung oleh rakyat. Tapi, apakah ke depan perlu ada perbaikan sistem misalnya pemilihan secara tidak langsung. Artinya, pemilihan dikembalikan ke DPRD.
Nah, ini nanti akan didiskusikan, apakah langsung atau tidak langsung guna menekan terjadinya korupsi,” imbuhnya. Selanjutnya yang menjadi penekanan soal pencegahan korupsi, yakni, integritas kaitan dengan moralitas dan mentalitas para pejabat.
“Dan ini diharapkan perlu ada penekanan-penekanan ke setiap pejabat publik di daerah, termasuk perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik.
Karena Mendagri sampaikan ada istilahnya kenapa jabatan saat ini tidak dimanfaatkan untuk ke depan. Sehingga itu sudah harus dihilangkan.
Dengan kata lain, setiap pejabat publik harus berintegritas dengan tugas dan tanggung jawabnya,” paparnya. Terakhir, yakni, budaya. Mendagri kata Indra, menekankan agar jangan sampai korupsi ini menjadi budaya.
Sehingga diperlukan integritas kaitan dengan moralitas dan mentalitas bagi seorang pejabat ketika menduduki suatu jabatan.
“Tentu budaya korupsi, seperti menyimpang itu harus dihilangkan. Kalau ditekankan tadi (kemarin, red), misalnya ada pengangkatan pejabat.
Kita harus menghindari terjadinya jual beli jabatan, karena tidak sedikit kepala daerah yang terjaring OTT kaitan dengan jual beli jabatan itu,” tukasnya. (RG-56)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *