GORUT (RAGORO) – Ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut), bahwasanya dalam melaksanakan program pemberdayaan, penting untuk dilakukan evaluasi. Sehingga berhasil tidaknya program tersebut akan terlihat dampaknya.
Di mana, berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Wakil Bupati Gorontalo Utara (Wabup Gorut), Thariq Modanggu di salah satu OPD, yakni, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi (Disdagperinkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kamis (13/1) pagi kemarin, menemukan OPD yang dipimpin Hasan Hiola itu seakan tidak serius dalam melaksanakan program pemberdayaan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terlebih dalam dua tahun terakhir ini.
“Saya menemukan bahwa ternyata tahun 2019 itu ada dua kelompok yang diadakan pelatihan, yaitu kelompok usaha, termasuk usaha karawo,” ungkap Thariq ketika diwawancarai usai melakukan sidak. Kemudian lanjut Thariq, di tahun 2020 ada juga kelompok usaha yang diberikan pelatihan.
Sehingga, praktis 2019-2020 ada 4 kelompok. “Nah, tapi ternyata saya tanya mana pemantauan, monitoring, evaluasi, untuk kelompok usaha yang diberi paket pelatihan, ternyata tidak ada. Ini kan aneh. Padahal, harusnya pelatihan atau bimtek yang telah diberikan, dievaluasi hasilnya, apakah membawa dampak.
Kalau tidak, tentu polanya harus diubah,” tuturnya. Sehingga, atas temuannya itu, Thariq menilai, mindset dari SDM yang ada di Dinas Dagperinkop dan UKM hanya sebatas program dan bukan pada keberhasilan atau outcome dari program yang diberikan.
“Nah, ini artinya bahwa kita hanya berorientasi kepada program. Makanya, saya memberi petunjuk kepada mereka (Disdagperinkop dan UKM) mestinya memantau efek dari dampak pelatihan yang telah diberikan, misalnya terhadap keberhasilan produk yang mungkin dihasilkan,” terangnya.
Dari pemantauan atau evaluasi yang dilakukan, tentu akan terlihat permasalahan yang dihadapi oleh setiap UMKM.
“Misalnya produknya bagus, tapi mereka, karena industri rumah tangga ada kendala dari sisi pemasaran. Nah, bidang di dinas itu yang harus turun melakukan evaluasi serta memberi solusi,” tukasnya.
“Bidang yang ada di dinas harus saling berkoordinasi. Hasil produk pendampingan atau pelatihan dari bidang industri, misalnya, itu ditindaklanjuti oleh bidang perdagangan,” sambung Thariq.
Begitu juga, kalau ingin memperkuat basis industri, misalnya secara kelembagaan, UMKM atau berbasis BUMDes, kan ada bidang UMKM. “Nah, ini yang belum jalan di Perindagkop.
Jadi, tadi (kemarin, red) beberapa petunjuk saya berikan, dan minggu depan saya minta pertemuan dan menyiapkan data masing-masing bidang,” paparnya.
Ia mengatakan, dengan akan dilakukannya pertemuan tersebut, agar persoalan bagaimana mendorong perindustrian di Gorontalo Utara betul-betul disikapi secara kolektif dan komprehensif oleh semua bidang.
“Bukan hanya satu bidang yang melaksanakan satu program saja, tapi semua bidang harus saling terlibat dan berkoordinasi. Dengan cara ini, saya melihat ke depan program yang diberikan kepada masyarakat akan benar-benar berdampak positif,” tandasnya. (RG-56)
