Kabgor PemkabKabupaten Gorontalo

BWS II Temui Bupati, Koordinasi Penaganan Banjir

295
×

BWS II Temui Bupati, Koordinasi Penaganan Banjir

Sebarkan artikel ini
Kunjungan BWS II diruang kerja Bupati guna menindaklanjuti persoalan banjir daerah. (Foto:dok)

KABGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menerima kunjungan kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Gorontalo guna melakukan koordinasi penaganan bencana Banjir di Kabupaten Gorontalo terjadi beberapa hari yang lalu.

Tim BWS Sulawesi II, diterima Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo didampingi Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPBD Selasa,(05/10) di ruang kerjanya.

Bupati Nelson mengungkapkan, Pemkab Gorontalo menymbut baik atas kunjungan dari BWS Sulawesi II Gorontalo sebagai bentuk respon cepat dalam melakukan koordinasi terkait penaganan banjir di Kabupaten Gorontalo

“Tentu kami segera menindaklanjuti dengan langkah mengidentifikasi semua lokasi yang terdampak banjir untuk kemudian ditetapkan menjadi lokasi darurat bencana,berikut hari ini juga kami segera mempersiapkan berbagai dokumen pendukung sebagai syarat administrasi yang diperlukan oleh BWS Sulawesi II agar cepat di proses di tingkat pusat.”, ujar Nelson.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja OP SDA Mohamad Isnain menyampaikan beberapa teknis yang akan dilaksanakan dalam penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Gorontalo.

Ada bebrapa dampak dari banjir ini yang cukup parah yang dimana harus segera mendapatkan penaganan.

“Karena ini tanggap darurat sehingga koordinasi ini merupakan proses menangani masalah ini dengan anggaran yang cepat.

Ada dua Konsep penggaran yang di ajukan di antaranya proses Reguler dan tanggap darurat,” ujarnya.

Oleh karena itu kami butuh suport dari pemerintah daerah untuk konsep anggaran dalam penangan banjir tersebut. Maka kami datang kesini untuk dukungan terkait dokumen untuk mendapatkan status tanggap darurat dari Bupati.

“Selain itu juga menyampaikan laporan, dan mensuport Bupati Gorontalo untuk dapat mempercepat usualan tersebut. Sehingga usulan di tingkat Pusat pun segera di proses,” punkas Mohamad.

Jika proses tanggap darurat ini disetujui oleh tim verifilasi dari pusat maka pejerjaan penanganan dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir ini akan segera di kerjakan paling lambat Tahun ini juga, pungkasnya.. (RG.53)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *