DEKAB – Dua anggota Fraksi Partai Golkar juga sepakat dengan tegasnya sikap Bupati Gorontalo menonaktifkan Kepala dinas sosial Kabupaten Gorontalo.
Ais Engahu misalnya mengatakan. Kapasitas seorang Kadis Sosial harus siap siaga ditengah suasana musibah seperti ini.
” Kami salut dengan ketegasan Bupati. Kadis sosial harusnya selalu peka dengan situasi. Sebab dengan adanya musibah, maka sudah barang tentu yang bersangkutan yang akan dihubungi. Maka ini fatal jika handphone_nya tak aktif.” Ujar Hais.
Disisi lain pula ini bukan soal siapa ditegur siapa, Bupati pastinnya yang bakal menanggung semua. ” Ketika masyarakat mengeluh. Pasti larinya ke Bupati. Maka Bupati wajar jika bawahannya yang ditegur. Nah kalau sampai berakhir pada pencopotan maka berarti ini sudah tidak bisa ditolerir lagi,” ujarnya.
Sementara itu Yunus Dunggio juga menilai hal yang sama. Pencopotan adalah hak Bupati sebagai user. Dan ketika ini terjadi maka itu adalah pilihan Bupati yang berangkat dari satu persoalan. Dan dari kabar yang ada, persoalannya cukup pelik. Wajar jika non job itu dilakukannya, tutur Yunus.
(RG.53)
