GORUT (RAGORO) – Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik angkat bicara menyikapi beberapa pemerintah desa (pemdes) di daerah itu yang diduga mengalami kesalahan dalam pengelolaan program, bahkan harus berujung ke proses hukum.
Menurutnya, setiap pemdes di Gorut, terutama Kepala Desa harus diperbanyak dengan bimbingan teknis (bimtek).
Selain itu, pemdes juga harus diberikan asistensi yang berjenjang terhadap perencanaan pembangunan yang dilakukan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan bimtek yang harus diperbanyak tersebut dalam rangka untuk memaksimalkan program pembangunan desa yang dilaksanakan.
“Solusi terhadap setiap persoalan yang terjadi dalam program pembangunan desa, ya harus diperbanyak bimtek,” ujarnya.
Bimtek yang dilakukan tersebut tentu dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan yang ada di desa.
“Selain dari pelaksanaan bimtek, tentu yang perlu dilakukan yakni dengan memberikan asistensi terhadap perencanaan program pembangunan desa yang dilakukan secara berjenjang,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Hamzah, bahwa terkait dengan asistensi tersebut dapat dimulai dari tingkatan desa itu sendiri, karena di desa selain pemerintah desa ada juga BPD.
“Setelah BPD, untuk tingkatan selanjutnya ada pemerintah kecamatan yang kemudian sampai ke tingkat pemerintah daerah,” jelasnya.
Asistensi di tingkat daerah itu dapat dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dapat saja terkait dengan perencanaan yang dilakukan itu dapat diasistensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
“Jika itu menyangkut persoalan lingkungan ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), jika terkait dengan izin ada OPD teknis yang menyangkut perizinan,” papar Hamzah.
Selain asistensi, pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan itu sangat jelas membutuhkan pendampingan dalam banyak hal. Tidak hanya pendampingan, terhadap konsultasi atas perencanaan juga sangat penting. (RG-56)
