PEMKOT (RAGORO)- Posko PPKM ditiap kelurahan-kelurahan se Kota Gorontalo kembali menjadi topik pembahasan dalam agenda Rapat Forkopimda Kota Gorontalo, pada Senin (6/9/21) kemarin.
Dalam penjelasan Walikota Gorontalo Marten A. Taha, terkait langka strategis penanganan vaksinasi dan penyebaran Covid-19 di Kota Gorontalo sejak dari hulunya tetap akan digalakkan melalui peran camat dan lurah lewat posko-posko PPKM di Kelurahan masing-masing.
“Secara terus-menerus pergalak pelaksanaan vaksinasi diberbagai tempat seluruh wilayah Kota Gorontalo, melalui kelurahan-kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu serta sekolah-sekolah yang ada, baik SMP dan SMA, bidang swasta dan negeri, “ujar Marten dalam arahannya.
Demikian halnya penanganan di hilir, seperti halnya dirumah sakit. Marten mengatakan, ini tetap dilaksanakan dengan cara harus dimasifkan lagi terkait penanganan Covid-19, agar bisa mengurangi lagi mereka yang fatal terkonfirmasi positif di Kota Gorontalo.
Sementara itu, Wakil Walikota Gorontalo Ryan F. Kono menambahkan, betapa pentingnya jumlah angka perkembangan vaksinasi lewat TVS (tempat vaksinasi serentak) yang berada di tiap kelurahan.
Menurutnya, pelaksanaan TVS vaksinasi tersebut, butuh evaluasi dan upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan angka masyarakat untuk divaksin.
Apalagi kata Ryan, untuk menghadapi pembelajaran tatap muka nanti, cakupan vaksinasi bagi anak remaja usia SLPT dan SMA terus dilaksanakan.
“Nantinya di Kota Gorontalo akan ada, kunjungan dari Bapak Kapolri terkait pelaksanaan vaksianasi di wilayah Kota Gorontalo. Dan ini adalah satu kebanggaan tersendiri bagi kami, untuk mengakselerasi vaksinasi yang menjadi target kita bersama, “ujar Ryan kepada awak media.
Sistem pelaksanaan vaksinasi di Kota Gorontalo juga kata Ryan, nantinya akan dievalusasi setiap minggu. Dalam artian, berdasarkan sudut pandang masyarakat yang ditemukan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, olehnya itu bagaiamana cara kita untuk memperbaiki hal tersebut.
“Yang terpenting masyarakat jangan percaya informasi yang bersifat hoax. Kita tdak main-mainlah, dalam artian masyarakat yang nantinya tidak akan menerima vaksin juga akan tertolak melalui meja sertifikasi vaksin, pada saat melaksanakan vaksin nanti, “singkat Ryan.(tr11).
