KABGOR – Bupati Nelson Pomalingo memimpin rapat evaluasi bantuan sosial atau Bansos yang bergulir di Kabupaten Gorontalo.
Menurut Bupati, persoalan Bansos ini memang masih ada beberapa problematika yang harus diselesaikan.
Sebab bansos adalah untuk orang yang tak mampu.
” Ini kita lakukan evaluasi karena yang namanya bansos itu pasti untuk orang miskin. Kasihan mereka, apalagi disuasana covid 19 seperti ini,” ungkap Bupati.
Maka dari itu Bupati berpesan, segala problematikanya harus diselesaikan. Misalnya kelompok penerima bantuan atau KPM datanya harus akurat.
” Data dari sisi PMD mugkin juga harus baik, soal data penduduk miskin,” ucapnya.
Disisi lain pula maksimalnya fungsi Tikor yang terdiri dari beberapa unsur juga harus lebih dimaksimalkan. ” Sebab jika ada problem. Maka ditugas Tikor juga harus lebih dimaksimalkan lagi dalam hal koordinasinya mungkin,” ujarnya.
Juga soal mesin itu. Bisa jadi dari pihak perbankan kini lagi sementara mengusulkan soal blankspotnya sehingga jika dalam keadaan atau jarak tertentu, mesin gesek KPM juga itu bisa digunakan dengan maksimal.
Yang berikut soal e-warung. Disisi ini kalau bisa disebar. Bisa mungkin satu desa satu e- warung. Biar masyarakat tidak akan jauh dalam membeli dan berbelanja menggunakan e-warung.
” Kalau bisa jangan 1 desa ada dua e-warung. Kasian rakyat, akan terlalu jauh berbelanja,” papar Bupati.
Kalau perlu e-warung samua diganti. Sebab dengan kondisi yang ada sekarang, terhitung sudah ada 4 tahun e warung itu digunakan.
Paling tidak ketika diganti dengan e-warung lain, keadilan itu ada, perputaran ekonomi maksimal.
Yang berikut kata Bupati soal pasokan barang. Kalau bisa semua barang yang dibutuhkan KPM itu mengambil barang di Kabupaten Gorontalo.
” Ini saya dengar, ayam atau beras kadang pengambilannya dari luar pulau Jawa. Padahal didaerah kita itu banyak. Telur, atau apa. Itu kadang ada dikita. Herannya tetap ada mengambil diluar Kabupaten Gorontalo.
Kalau begini modelnya, ekonomi kita lamban berputar,” terang Nelson. (RG.53)
