PEMKOT (RAGORO)- Progress report pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Gorontalo menurut hasil paparan Wakil Walikota Kota Gorontalo Ryan F. Kono, ada empat langkah strategis Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal pelaksanaan vaksinasi di Kota Gorontalo.
Pertama Ryan sampaikan, adalah dengan melibatkan unsur Forkopimda dan seluruh stake holder, untuk melaksanakan soslialisasi yang lebih intens kepada masyarakat tentang manfaat pemberian vaksin Covid-19 yang telah melalui tahapan uji klinis dan mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kedua, mendorong peran serta masyarakat untuk mensukseskan Gerakan Vaksinasi Merdeka melalui TVS (Tempat Vaksinasi Serentak) yaitu gerakan terstruktur, sistematis dan masif dalam melakukan vaksinasi Covid-19 di seluruh kelurahan yang bertujuan untuk percepatan vaksinasi Covid-19 menuju herd immunity (kekebalan kelompok /masyarakat).
Ketiga, mewajibkan seluruh PNS (Pegawai NegeriSipil) dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah untuk melakukan vaksinasi, serta mendorong para pemilik usaha atau tempat publik lainnya untuk mewajibkan vaksinasi kepada karyawan, serta ke empat bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memenuhi ketersediaan tenaga medis dan vaksinator. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Gorontalo.
Menurutnya, gerakan program TVS Pemkot Gorontalo sebagai upaya percepatan pengananan pendemi Covid 19. Apalagi program ini kata Ryan, sudah dilengkapi dengan sasaran vaksinasi dan jadwal pelaksanaan sampai beberapa bulan kedepan.
Selain itu, ada pula tantangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Gorontalo. Ryan mengatakan, kegiatan vaksinasi Covid-19 masih menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat.
Pertama terkait dengan adanya berita hoax tentang vaksin membuat sebagian masyarakat meragukan keamanan dan efektivitas pemberian vaksin.
“Masyarakat masih kurang proaktif dan bersikap apatis walaupun kegiatan vaksinasi Covid-19 sudah dilaksanakan di kelurahan masing-masing.
Sebagian masyarakat tidak terbiasa membawa Kartu TandaPenduduk (KTP) saat keluar rumah, sehingga mempengaruhi proses registrasi peserta karena identitas utama yang diperlukan dalam pendataan vaksinasi adalah nomor induk kependudukan (NIK).
Terakhir terkait keterbatasan tenaga medis dan vaksinator, “jelas Ryan dalam paparanya secara virtual, Selasa (30/8/21) kemarin.
Turut hadir dalam rapat tersebut juga, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, Kepala Dinas Kesehatan Kota, dan Kepala BPBD Kota Gorontalo.(tr11).
