Provinsi Gorontalo

APBD-P Pro Rakyat

210
×

APBD-P Pro Rakyat

Sebarkan artikel ini
Aw Thalib

GORONTALO (RAGORO)- Kebijakan anggaran dalam perubahan APBD 2021 Provinsi Gorontalo, sudah sepatutnya diarahkan untuk menstimulus kebangkitan ekonomi rakyat dana penanganan Covid-19.

Kebijakan ini harus diambil untuk memastikan kebijakan anggaran dalam perubahan APBD-2021 benar-benar merespon persoalan aktual yang dihadapi masyarakat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Deprov Gorontalo, AW Thalib mengatakan, dalam pembahsan APBD-P 2021 bersama sejumlah OPD, hal itu disuarakan oleh mayoritas Banggar dari seluruh fraksi.

Bahwa perubahan APBD-P diharapkan benar-benar dapat membiayai kegiatan yang urgen. “Jadi sikap Banggar dalam pembahasan kemarin hampir sama dengan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pengajuan RAPBD-P Kita ingin APBD-P bisa menstimulus kebangkitan ekonomi rakyat,” kata AW Thalib.

Oleh karena itu, Banggar menginginkan alokasi anggaran untuk OPD berkaitan dengan pemulihan ekonomi rakyat dan pengendalian Covid-19 bisa ditambah dari pagu indikatif PPAS.

Agar perubahan APBD benar- benar mencer minkan keberpihakan kepada rakyat. Misalnya anggaran untuk Dinas Perindag, Dinas Sosial dan Dinas Pertanian.

“Paparan dari Dinas Perindag dari 94 ribu UMKM, ada 29 ribu yang mengalami guncangan hebat akibat pandemi. Bahkan sampai gulung tikar,” ujarnya.

Persoalan ini menurut AW Thalib tentu perlu direspon dengan memperkuat program bantuan pemulihan bagi sektor UMKM. Termasuk bantuan bagi para petani maupun penguatan jaring pengaman sosial.

“Sejauh ini memang belum ada keputusan final soal kepastian anggaran. Karena pembahasan masih berlangsung. Tapi komitmen Banggar seperti itu,” ungkapnya.

AW Thalib mengatakan, agar perubahan APBD 2021 benar-benar pro-rakyat maka pendanaan terhadap kegiatan yang belum prioritas misalnya alokasi belanja modal harus ditekan.

Dan dialihkan untuk kegiatan yang terkait penanganan dampak pandemi Covid-19. “Ada beberapa kegiatan masih bisa ditunda .

Misalnya pengadaan lahan untuk pembangunan fisik. Jadi kegiatan yang terkait dengan pendanaan infrastruktur
mungkin  haru s  lebih dihemat dulu,” tutup Politisi PPP ini. (RG-57)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *