PEMKOT (RAGORO)- Mengantisipasi tingkat kesadaran masyarakat terkait penanganan Covid-19 di wilayah hukum Kota Gorontalo, Walikota Gorontalo Marten A. Taha, memberi mandat kepada seluruh pimpinan OPD, melakukan pengawasan di lima puluh kelurahan yang berada di Kota Gorontalo.
“Saya suda membuat SK Walikota, membagi habis seluruh Pimpinan OPD, baik kepala dinas, kepala badan dan kepala bagian di 50 kelurahan.
Dan saya minta tanggung jawab mereka untuk menjadi pembina di kelurahan tersebut, yang dimulai dari penegakkan disiplin, pelaksanaan vaksinasi dan kelancaran pembagian Bansos, “ujar Marten dalam rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo, Selasa (10/8/21) kemarin.
Untuk pelaksanaan vaksinasi, Marten mengatakan, pihaknya melakukan dengan sistem Tempat Penyuntikan Serentak (TPS) Vaksinasi.
Dalam artian, Tempat Penyuntikan Serentak (TPS) Vaksinasi yang selama ini tersebar di 20 tempat, saya putuskan, salam satu hari tersebut di dua kelurahan.
“Semua kita fokuskan ditempat tersebut, dan ke esok harinya lagi kita kembali ketempat yang semula.
Sehingga diperkiraan satu atau dua bulan kedepan seluruh masyarakat Kota Gorontalo sudah di vaksinasi penyuntikan pertama, dan untuk penyuntikan kedua menyesuaikan berdasarkan jadwal yang ditentukan, “ucapnya.
Demikian juga terkait dengan Bansos (bantuan sosial), Marten mengatakan, pendisribusian bantuan sosial hingga saat ini sudah terlaksana.
“Bantuan sosial Alhamdulillah Pak Gubernur sudah terlaksanakan, dengan BST sebanyak 9.027 KPM (keluarga penerima manfaat) yang dilakukan oleh Kantor POS, kemudian bantuan beras PPKM sebanyak 14.653 KPM yang menerima beras sebanyak 10 kilo setiap KPM, dan insya Allah akan berakhir ditanggal 12, “jelas Marten.
Adapun kesulitan terkait dalam penyaluran bantuan sosial. Marten mengungkapkan, sebagaimana diketahui sesudah penyaluran bantuan sosial, dari pusat (nasional), kami seharusnya sudah melakukan peyaluran Bantuan Sosial Daerah (BSD).
Bansos APBD, yaitu kata Marten, untuk 12.500 KPM yang masing-masing KPM menerima bantuan bahan makanan senilai kurang lebih Rp 200.000,- dengan anggarab 2,5 miliar.
“Berdasarkan hasil konsultasi kami dengan BPKP, itu harus di tender. Insya minggu depan kami akan tender dengan 12.500 KPM penerima dengan total anggaran 2.5 miliar, “tandasnya.(tr11).
